Bali sebagai salah satu daerah tujuan wisata favorit di dunia, telah memberikan income yang begitu besar bagi pemerintah Bali khususnya maupun masyarakat Bali pada umumnya. Namun, income yang didapat masing-masing daerah kabupaten tidaklah merata, karena hal ini sangat tergantung dari jumlah objek wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun tidak merata, bahkan ada di beberapa daerah masyarakatnya tidak memiliki rumah tempat tinggal layak huni dan tidur di bawah tenda-tenda. Hal ini sangat ironi dan menyedihkan sekali, ibarat ayam bertelur di lumbung mati kelaparan.
Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan (dalam arti luas) dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk Badan Koordinasi yang terdiri dari seluruh pemerintah kabupaten/kota karena kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama.
Di samping masalah kemiskinan, masih banyak infrastruktur yang harus dibangun untuk menunjang kepariwisataan Bali. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah perlu juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat Bali, sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Tri Hita Karana.
Sehubungan dengan itu, maka perlu dibentuk suatu wadah/yayasan untuk menampung sumbangan-sumbangan masyarakat tersebut. Khususnya bagi karyawan/karyawati BUMN dan PNS/pensiunan yang berkenan untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita, hendaknya difasilitasi oleh kepala kantor masing-masing. Jika seluruh karyawan/karyawati BUMN dan PNS/pensiunan di Bali menyumbangkan gajinya minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tiap bulan ditambah sumbangan masyarakat lainnya dan bantuan pemerintah, maka dalam jangka waktu kurang lebih lima tahun, kesejahteraan masyarakat Bali akan meningkat dan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tidur di bawah tenda-tenda.
Langkah Bapak Bupati Badung yang telah memberi bantuan bedah rumah di luar Kabupaten Badung, patut kita beri apresiasi. Berkenaan partisipasi PNS kiranya Pemkab Badung bisa sebagai pelopor.
Drs. I Nyoman Bintara
Banjar Pengiasan, Mengwi, Badung
