Bali menghadapi banyak masalah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah geografis. Demikian Gubernur Koster pada Rakor dengan kepala daerah di Bali (BP, 26/6). Ia pun memaparkan 17 isu strategis yang sedang dihadapi Pulau Bali. Di antaranya menurunnya daya saing SDM Bali, meningkatnya kerusakan lingkungan, dan meningkatnya ancaman bagi krama Bali karena menguatnya politik identitas.
Masalah tersebut tentu mendesak untuk dipecahkan utamanya terkait dengan SDM dan lingkungan. Terlebih Bali yang mengandalkan pariwisata. Tentu penguatan SDM dan penjagaan lingkungan, dua hal yang sangat penting.
Demikian pula hadirnya investor yang sudah terbukti menggusur investor lokal, juga menjadi tantangan tersendiri. Tak hanya investor, tenaga kerja luar juga mengalir ke Bali.
Tak disadari kedatangan investor dengan modal yang banyak serta jaringan yang kuat, mengakibatkan investor lokal tergusur. Terbukti banyak homestay telah berubah menjai hotel berbintang. Demikian pula pemiliknya tak lagi lokal, tetapi mereka dari luar.
Lalu bagaimana dengan SDM Bali? Mereka mulai ‘’dicampakkan’’ para juragan yang tak bisa menghargai adat dan budaya Bali. Mereka lebih banyak memilih tenaga luar dengan alasan jarang libur. Mereka juga lebih banyak menggunakan produk pertanian dari luar. Alasannya lebih berkualitas.
Lalu masihkah Bali memerlukan pariwisata? Masih dan itu tidak bisa dibantah lagi. Sebab, ekonomi Bali digerakkan sektor pariwisata. Namun yang perlu dijawab, apa yang mesti dilakukan Bali sehingga manfaat pariwisata lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal.
Harus diakui, pariwisata telah memberikan kontribusi kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, pariwisata ternyata juga menyumbang pergeseran perilaku yang cenderung konsumtif. Pariwisata telah berkontribusi munculnya pergeseran budaya di kalangan generasi muda.
Kenyataannya memang seperti itu. Pariwisata budaya hanya jadi jargon. Sekadar untuk menunjukkan masih ada komitmen kuat merawat warisan nilai tradisional itu. Hal itu berbanding lurus dengan investasi masuk Bali.
Investasi yang tidak tahu tata krama justru menonjol dalam realitas potret pariwisata Bali belakangan ini. Praktik alih fungsi lahan pertanian makin merajalela demi investor.
Kapital merupakan unsur vital pariwisata yang cara kerjanya selama ini tidak dikendalikan secara benar. Pariwisata mengandung potensi kemakmuran, tetapi pada sisi lainnya mengandung potensi penghancur.
Proses kehancuran Bali merupakan efek dari cara kerja kapitalis yang menyusup ke dalam berbagai kemasan konsep dan instrumen ideologi, seperti: pembangunan, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan konsep pasar. Pembangunan pariwisata menyerap gagasan kapitalisme secara total dan tanpa rem. Gagasan keadilan, demokratisasi ekonomi, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan keberlanjutan (sustainability) sebagai rem kapitalisme diserap sekadar sebagai pemanis bibir.
Kenyataan itu merisaukan kita semua. Generasi masa kini sedang berada di persimpangan jalan budaya. Di satu sisi, mereka dituntut tetap berperilaku sesuai budaya warisan leluhurnya. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan daya tarik budaya baru pariwisata yang mengancam jati dirinya sebagai generasi berbudaya Bali.
Bangunan pariwisata Bali seharusnya mulai direvitalisasi agar kembali menimbang kekuatan budaya adiluhung leluhurnya. Pariwisata Bali jangan sampai menimbulkan gegar budaya bagi generasi baru.
Ada banyak ide ketika kita membicarakan masalah pariwisata. Pada masa lalu, Bali diperkenalkan sebagai daerah tujuan wisata internasional. Keunikan budaya menjadi daya tariknya. Interaksi sosialnya yang masih mementingkan keselarasan hidup dengan alam menjadi pedomannya. Cara bercocok tanam dan arsitektur tradisionalnya tetap mempunyai kaitan erat dengan keselarasan alam.
