DENPASAR, BALIPOST.com – Keberadaan tenaga pendidik agama Hindu untuk sekolah di luar Bali masih kurang. Hal ini dikarenakan kebijakan anggaran setiap daerah yang terbatas, sehingga terjadi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan agama Hindu.
”Estimasi di seluruh Indonesia saat ini kekurangan tenaga pendidik agama Hindu mencapai 5.000 orang. Jumlah tersebut termasuk daerah–daerah terpencil seperti Ternate dan Ambon,” kata Direktur Pendidikan Hindu Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI Drs. I Wayan Budha, M.Pd., di sela-acara Jampasnas V yang rencananya dibuka Menteri Agama RI, Rabu (3/7)
Menurut Budha, generasi muda Hindu atau SDM Hindu jumlahnya banyak, akan tetapi sebatas pengabdian masyarakat. Kendala yang dihadapi selama ini adalah dalam hal rekrutmen tenaga pendidikan, karena kebijakan untuk itu ada di setiap pemerintah daerah. “Jatah rekrutmen inilah penting untuk disikapi,” ujarnya.
Saat ini tenaga pendidik mata pelajaran agama Hindu ada yang PNS/ASN dan non-PNS/ASN. Totalnya delapan ribuan, namun yang berstatus PNS/ASN hanya tiga ribuan.
Sekretaris Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Made Sutresna, S.Ag., M.A., menyatakan, kendala teknis yang dihadapi dalam merekrut guru agama Hindu adalah kewenangannya ada di setiap daerah. Sekolah berada di bawah naungan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah.
“Dirjen Bimas Hindu tidak mempunyai kewenangan rekrutmen karena itu ranahnya pemerintah daerah. Di luar Bali yang ada di bawah yayasan, dibayar insentif dari Kementerian Hindu hanya Rp 200 ribu per bulan,” jelasnya.
Solusi terkait kekurangan tenaga pendidik agama Hindu ini adalah dengan pasraman. Anak didik sekolah yang tidak mendapatkan guru agama Hindu bisa masuk dan belajar di pasraman.
Untuk menjadi guru agama Hindu, saat ini terdapat 13 perguruan tinggi yang terdiri atas empat perguruan tinggi negeri dan sembilan perguruan tinggi swasta. ”Hanya, saat pengangkatan tenaga pendidik, formasinya tidak ada di luar Bali. Kendala lainnya, ketika tamatan pendidik Hindu di Bali banyak yang belum bekerja, mereka juga enggan mengabdi keluar daerah,” ungkap Sutresna. (Agung Dharmada/balipost)
