Menteri merupakan pelaksana dari kebijakan presiden. Boleh dikatakan bahwa suksesnya pemerintahan akan sangat tergantung bagaimana menteri itu bekerja. Mereka bekerja jelas tidak semata-mata untuk mencari nama, tetapi cukup kompleks.
Dalam arti, kompleks tersebut sesuai dengan kinerja kementeriannya sesuai nomenklature yang ada dan tentu saja dengan arahan presiden. Kebijakan presiden itu masih dalam garis-garis besar saja yang untuk selanjutnya diterjemahkan oleh menteri atau kementerian yang ada. Di sinilah mulai kelihatan kinerja menteri tersebut. Mereka harus mampu menerjemahkan apa yang dimaksud presiden, kemudian membuat inovasinya agar dapat dilaksanakan.
Inovasi tersebut selanjutnya mempunyai jangkauan yang panjang lagi karena harus menyesuaikan dengan karakter daerah dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu beragam budayanya dan karakter lingkungannya juga beragam tingkat kesuburannya. Menteri sebagai perpanjangan tangan presiden harus mampu memberikan arahan lanjutan agar sesuai dengan kebinekaan tersebut.
Akhir-akhir ini, kita sering mendengar di televisi bahwa akan terjadi kabinet koalisi lagi untuk membentuk pemerintahan periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024. Banyak yang menyebutkan bahwa komposisi kabinet akan terdiri dari kompromi kekuatan-kekuatan politik yang menjadi pendukung Joko Widodo saat Pilpres lalu.
Kita tahu, lumayan banyak partai yang menjadi pendukung itu. Belum lagi terdengar bahwa kabinet koalisi ini juga akan berasal dari partai-partai yang sebelumnya berseberangan dengan Joko Widodo tetapi kini ingin bergabung dengan pemerintahan. Dengan begitu, anggota kabinet akan terbagi-bagi lagi.
Pada sisi lain, kita juga mendengar kalau presiden menghendaki orang-orang muda yang menduduki jabatan menteri ini. Tidak tanggung-tanggung dalam sebuah wawancaranya, presiden mengatakan kemungkinan akan ada menteri yang berumur antara 20 sampai 25 tahun.
Hemat kita, siapa pun menterinya, asal mereka mampu dengan matang mengelola kementeriannya, tidak apa-apa. Termasuk hal itu jika misalnya menteri-menteri itu merupakan hasil kompromi untuk mengadopsi kekuatan politik yang ada. Kompromi ini merupakan langkah politis untuk menjamin stabilitas.
Akan tetapi, hemat kita, kompromi itu haruslah yang ketat. Artinya, jangan semata-mata untuk memuaskan kekuatan-kekuatan politik belaka tetapi juga pilih orang-orang yang cakap dan profesional di bidangnya. Kita pandang pasti partai politik mempunyai orang-orang seperti itu.
Maka, kita harapkan presiden mampu menemukan orang seperti itu. Tantangannya mungkin akan ada berbagai dinamika di dalam tubuh partai untuk menentukan siapa yang paling pantas menjadi menteri.
Dinamika itu dibiarkan saja berjalan sepanjang tidak membuat partai bersangkutan guncang. Tetapi presiden selayaknya menagih orang-orang terbaik di dalam partai dan orang-orang yang cerdas di dalam partai itu. Ini berarti bahwa tidak harus ketua partai yang menjadi menteri. Kita memerlukan hal demikian demi masa depan Indonesia yang jaya.
Satu hal yang juga mesti dipertimbangkan presiden dalam memilih anggota kabinetnya nanti adalah soal umur. Boleh-boleh saja menteri itu dipilih anak muda karena undang-undang memungkinkan untuk itu. Namun, jika boleh dikembangkan, pilihlah yang matang dan benar-benar siap berpolitik.
Usia muda tidak selalu matang tetapi juga bukan tidak mungkin ada anak muda yang telah bersikap matang. Sikap ini diperlukan demi stabilitas di dalam kabinet tersebut. Sebab, bagaimanapun menteri itu merupakan perwakilan politis yang rawan diguncang oleh lawan-lawannya. Usia matang itu diperlukan untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Mudah-mudahan presiden mampu mengatasi ini sehingga benar-benar mendapatkan orang yang tepat, demi masa depan Indonesia.
