DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali menyampaikan lima rekomendasi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (17/7) lalu. Salah satunya menyangkut perhatian pemerintah untuk sektor pertanian, mengingat kontribusinya terhadap struktur perekonomian Bali dalam dua dasawarsa terakhir tidak beranjak dari kisaran 16-17 persen.
“Kami menyarankan perlunya dibuat peraturan daerah yang mengamanatkan sedikitnya alokasi dana untuk sektor pertanian 3-5 persen dari total APBD Pemprov Bali dan APBD kabupaten/kota se-Bali,” ujar Koordinator Pembahasan Ranperda Gede Kusuma Putra.
Bila APBD provinsi dan kabupaten/kota digabungkan, lanjutnya, jumlahnya ada di kisaran Rp 30 triliun. Dengan alokasi 3-5 persen, paling tidak ada dana Rp 1 triliun untuk sektor pertanian setiap tahunnya. Pihaknya meyakini hal itu akan mampu mendorong dan memacu sektor primer tersebut untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. “Namun, tanpa mengabaikan sektor tersier, sehingga akan terwujud keseimbangan baru dari kontribusi tiga sektor (primer, sekunder, tersier),” imbuh Politisi PDIP asal Buleleng ini.
Menurut Kusuma Putra, hal itu akan berdampak positif terhadap serapan tenaga kerja serta daya tahan ekonomi Bali. Terutama saat ada guncangan-guncangan yang berpengaruh pada pariwisata di Pulau Dewata. Terlebih lagi masyarakat Bali lebih banyak tinggal di desa dan rata-rata petani. “Tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Data BPS, angka kemiskinan di desa rata-rata 13,1 persen, sedangkan di kota rata-rata 6,89 persen,” paparnya.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pertanian khususnya pangan dari hulu ke hilir telah menjadi program prioritas Pemprov Bali. Anggaran yang disiapkan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari APBN untuk pengembangan pertanian. Di sisi lain, Koster justru menilai usulan dewan agar mengalokasikan anggaran 3-5 persen dari APBD terlalu tinggi. (Rindra/balipost)
