DENPASAR, BALIPOST.com – Penilaian opini BPK tahun 2018 atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI diperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran (Progjagar) Kodam IX/Udayana Semester I tahun anggaran 2019, Kamis (18/7).
Rapat tersebut membahas permasalahan menonjol tentang pelaksanaan Progjagar tahun anggaran yang sedang berjalan, sebagai upaya meningkatkan kinerja satuan. Tujuannya untuk menilai atau mengukur pencapaian Progjagar hingga Semester I tahun ini.
Khususnya tentang pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai otorisasi (DIPA daerah) yang mengedepankan organisasi Satker-satker yang ada di jajaran Kodam IX/Udayana. “Setiap pengelola anggaran agar selalu tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pedomani 12 kriteria dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mulai dari cara merevisi DIPA, daya serap, penyelesaian tagihan dan seterusnya termasuk pengelolaan uang persediaan atau UP,” harap Pandam.
Menurut Mayjen Benny Susianto, terkait penilaian opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2018 diperoleh hasil WTP, setelah berturut-turut sejauk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 dengan opini WDP. “Opini WTP ini harus dipertahankan dengan melaksanakan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sedangkan terkait rapat evaluasi tersebut, Pangdam menilai sangat penting dan harus dilakukan dengan maksud agar semua mengetahui kelemahan serta kendala yang dihadapi selama ini. Selanjutnya secara berharap kesalahan dan kendala yang pernah terjadi dapat segera diperbaiki serta dicarikan solusi penyelesaiannya, sehingga tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.
Hasil rapat evaluasi Projagar ini dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di satuan kerjanya masing-masing. DIPA sebagai otorisasi yang diterima satuan kerja jajaran Kodam IX/Udayana memberi kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tetapi perlu komitmen yang tinggi, tanggung jawab, transparan dan akuntabel. “Pedomani metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Kembangkan untuk mengubah paradigma bahwa daya serap bukanlah satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran, sehingga opini dapat dipertahankan,” ujar Benny Susianto. (Kerta Negara/balipost)
