MANGUPURA, BALIPOST.com – Pendapatan Badung mengalami penurunan. Dalam Sidang Paripurna yang berlangsung Kamis (18/7), Bupati Badung, Giri Prasta mengungkapkan penyebab turunnya pendapatan kabupaten terkaya di Bali itu.
Ia mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) turut andil terjadinya rasionalisasi. Pesta demokrasi ini, kata Bupati Badung, menjadi salah satu pemicu turunya pendapatan di Gumi Keris.
Pejabat asal Desa Pelaga Petang ini tak menampik jika terjadi penurunan pendapatan hingga harus merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kemarin ada masalah erupsi, masalah Pilkada, Pilpres kan salah satu menurunkan (penapatan, red) dan kami meyakini high season (puncak kunjungan) sekitar bulan Agustus ini,” ujarnya.
Menurutnya, APBD merupakan asumsi dan belanja adalah komitmen. Namun, pihaknya berkomitmen tidak akan mengurangi program-program yang telah tertuang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB).
“Ketika 2018 ditetapkan Rp 7,9 triliun karena kita melihat persoalan pariwisata pendapatan tidak tercapai maka diturunkan Rp 6,2 triliun, namun hal yang paling pertama tidak boleh merasional program kebutuhan dasar PPNSB,” tegasnya.
Dikatakan, turunnya pendapatan harus diketahui seluruh PNS dan tenaga kontrak, sehingga mereka memahami bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengelola anggaran. “PNS dan kontrak harus tahu bagaimana kita mencari uang bagaimana mengelola uang yang penting ketepatan tidak boleh keluar dari KUAPPAS di rancangan APBD,” pungkasnya.
Seperti diketahui, program-program yang tertuang dalam PPNSB terdiri dari bidang pangan, sandang dan papan, infrastruktur, kesehatan pendidikan, pariwisata, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, hingga agama dan budaya. Namun berdasarakan catatat Bali Post, program Badung yang terkena rasionalisasi anggaran adalah bantuan dana upakara yang biasanya diberikan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat.
Bantuan yang salurkan melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) setempat ini tidak akan diberikan penuh sesuai proposal yang diajukan. Program promosi pariwisata juga dipangkas bahkan dihentikan sementara, program penerangan jalan juga terkena dampak rasionalisasi. (Parwata/balipost)
