DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meninjau rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, Denpasar, Jumat (26/7). Untuk pembiayaannya didesain dengan skema APBN dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). Dengan kata lain, pihak swasta baik lokal, nasional maupun internasional bisa turut bergabung dalam rencana pengembangan ini.
“Kalau dikelola swasta diharapkan lebih profesional. Kita harapkan swasta yang bergabung punya pengalaman internasional. Kita ingin agar Bali punya standar internasional,” ujar Budi Karya Sumadi.
Pengembangan Pelabuhan Sanur diharapkan bisa meningkatkan angka kunjungan ke Nusa Penida, dari sekarang 1 juta menjadi 3 juta per tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur merupakan bagian dari program infrastruktur darat, laut, dan udara yang terintegrasi, khususnya terkait segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Lembongan. Ada tiga sasaran yang ingin dijangkau, yakni kepentingan transportasi masyarakat lokal Nusa Penida yang hilir mudik ke Denpasar, pelayanan umat se-Bali ketika ada piodalan di Pura Penataran Agung Dalem Ped, serta kepentingan pariwisata.
“Nusa Penida sudah berkembang menjadi satu destinasi. Banyak wisatawan tertarik datang ke Nusa penida. Karena itu, harus diberikan pelayanan dermaga yang layak dan memadai, sekaligus dengan standar internasional,” ungkap Koster.
Kehadiran Menteri Perhubungan, lanjut Koster, sejatinya menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikannya langsung ke Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kala itu, Presiden merespons dengan baik dan langsung menghubungi Menteri Perhubungan untuk segera memprogramkan tahun 2020. “Beliau (Menteri Perhubungan-red) hadir hari ini adalah untuk memastikan program ini berjalan,” jelasnya.
Menurut Koster, ada tanah Pemprov Bali di lokasi pengembangan Pelabuhan Sanur. Pihaknya mendukung skema APBN dan KPBU yang disampaikan Menteri Perhubungan untuk pembiayaannya. “Karena ini memang akan mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga harus dikelola profesional,” imbuhnya. (Rindra/balipost)
