DENPASAR, BALIPOST.com – Anggaran pendapatan dan belanja, masing-masing tercatat meningkat dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Untuk pendapatan daerah, meningkat sebesar Rp 175 miliar lebih dari Rp 6,323 triliun lebih menjadi Rp 6,498 triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah meningkat dari Rp 6,834 triliun lebih menjadi Rp 7,201 triliun lebih atau sebesar Rp 366 miliar lebih. “Belanja meningkat Rp 366 miliar, sedangkan pendapatan hanya naik Rp 175 miliar sepintas memang terlihat tidak sehat. Padahal, sisanya kita biayai dari memutar belanja yang sudah ada di APBD Induk,” ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dikonfirmasi, Selasa (6/8).
Ika Putra mencontohkan sisa tender di APBD Induk, serta upaya rasionalisasi kegiatan OPD seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat hingga Rp 56 miliar. Hal ini tidak mengubah target kinerja, tapi justru mengefektifkan visi-misi dan program gubernur.
Sebab, anggaran belanja dalam Perubahan APBD antaralain dipakai untuk membiayai sejumlah program unggulan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Diantaranya, pembebasan lahan shortcut Mengwitani-Singaraja, Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah untuk SMA/SMK swasta. “Artinya, ini memang untuk memperkuat pencapaian kinerja,” jelasnya.
Menurut Ika Putra, BOS untuk SMA/SMK swasta dalam Perubahan APBD yang umumnya efektif berjalan sekitar 3 bulan, dianggarkan sebesar Rp 15 miliar lebih. Dengan harapan, kualitas sekolah swasta meningkat dan peserta didik tidak merasa berat bersekolah disana karena pendampingan pemerintah sama dengan sekolah negeri.
Untuk JKN-KBS, dianggarkan sekitar Rp 2,9 miliar guna memberikan manfaat-manfaat baru bagi masyarakat. Sedangkan pembebasan lahan shortcut dianggarkan sekitar Rp 6,7 miliar. “Penambahan anggaran belanja dalam Perubahan APBD memang dalam rangka mendukung dan mengakselerasi pencapaian visi-misi daerah. Kita ambil dari rasionalisasi yang rutin-rutin, kita perkuat disini,” paparnya.
Ika Putra menambahkan, pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 2019 bersama DPRD Bali akan dilakukan secara maraton. Artinya, komunikasi dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu ada rapat besar. Mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan anggota dewan terpilih.
Namun demikian, efektivitas pembahasan tetap diutamakan dan tidak hanya sekedar mengejar target waktu. “Jadi, tidak mengurangi substansi karena Perubahan APBD adalah untuk rakyat,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (5/8) menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 2019. Dikatakan bila ada terjadi perubahan terhadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk 2019 dan dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. “Perubahan APBD juga didorong oleh adanya program dan kegiatan yang mendesak perlu dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran, baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 audited,” ujarnya.
Koster menambahkan, ada perubahan pada sejumlah target pendapatan sehingga anggaran pendapatan daerah berubah. Antaralain, target pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan hibah. Lantaran anggaran belanja juga meningkat, defisit APBD pun bertambah Rp 191 miliar lebih.
Dari sebesar Rp 510 miliar lebih pada APBD Induk, menjadi Rp 702 miliar lebih pada Perubahan APBD. Kendati sejalan dengan itu, penerimaan pembiayaan daerah juga dilakukan penyesuaian. Yakni dari Rp 510 miliar lebih bertambah sebesar Rp 191 miliar lebih, menjadi Rp 702 miliar lebih. “Defisit ini sudah kami perhitungkan tertutup dari berbagai sumber, jadi APBD 2019 lebih sehat, berkualitas, dan memberi kepastian,” jelasnya. (Rindra Devita/balipost)
