DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe) Kongres V PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jiwa partai sejatinya terletak pada pembahasan di Komisi I terkait ideologi dan Tri Sakti. Terlebih, tantangan ke depan bagi seluruh kader tidak lain meneladani ideologi Pancasila.
Khususnya dalam membangun masyarakat Indonesia yang berketuhanan sehingga muncul toleransi di dalamnya. Sebab dengan toleransi, perbedaan pilihan dalam demokrasi tidak perlu lagi dibumbui dengan ujaran kebencian, caci maki, fitnah, maupun hoax.
“Rekomendasi Komisi I adalah, satu, Pancasila itu harus dikembalikan menjadi mata pelajaran (mapel) sejak dini. Sejak di Paud, TK, sampai perguruan tinggi dengan tingkatannya masing-masing,” ujarnya disela-sela Kongres V PDIP di Sanur, Denpasar, Jumat (9/8).
Dengan demikian, lanjut Djarot, seluruh warga negara dididik sejak awal. Jangan sampai ketika kecil malah ditanamkan paham untuk saling membenci satu sama lain.
Mengingat sekarang, paham-paham seperti itu justru sudah masuk ke berbagai macam institusi. Maka tugas pemerintah ke depan harus semakin berani dan menindak tegas pihak-pihak yang membawa paham anti Pancasila.
“Kalau ASN ya dipecat. Kalau ada yang tidak mau mengakui Pancasila, dia tidak boleh hidup di sini. Suruh saja keluar. Rekomendasi-rekomendasi ini tadi dibicarakan di Komisi I,” jelas mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, lanjut Djarot, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan lebih diperkuat dan membuat konten sesuai kelompok sasarannya agar ideologi Pancasila mudah dipahami. Termasuk memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum.
Kemudian mengaktifkan Badan Kesbang Linmas dan guru-guru. Baik guru di sekolah negeri, swasta, maupun guru di sekolah agama yang diorganisir Kementerian Agama.
Sebelumnya diberitakan, hari kedua Kongres V PDIP diisi dengan pembahasan sidang-sidang komisi di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Jumat (9/8).
Tercatat ada lima komisi dalam kongres. Komisi I yang membahas ideologi dan Tri Sakti, Komisi II membahas politik legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai guideline bagaimana kebijakan politik didorong sebagai upaya pembumian Pancasila, Komisi III membahas kebudayaan, Komisi IV membahas pemenangan pemilu, dan Komisi V membahas tata kelola partai. (Rindra Devita/balipost)
