DENPASAR, BALIPOST.com – Gelaran Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi ditutup oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (11/8). Megawati juga telah mengumumkan dan melantik pengurus DPP periode 2019-2024.
Ada sejumlah nama baru yang masuk dalam struktur kepengurusan. Di samping nama lama yang kembali duduk pada jabatan sebelumnya, ataupun nama lama yang menduduki jabatan baru. Secara keseluruhan, ada 27 pengurus termasuk Megawati sebagai Ketua Umum.
Dari semua pengurus, paling menarik adalah Hasto Kristiyanto yang kembali ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal. Padahal dalam sejarah PDIP sejak reformasi 1998, sekjen hanya dijabat oleh satu orang dan selama satu periode (5 tahun). “Jadi saya kan mikir, ah si Hasto ini bosen juga ya. Terus ada juga omongan, Sekretaris Jenderal hanya sekali. Ntar dulu, di AD/ART emangnya gitu bunyinya? Nggak. Ada juga yang bilang harusnya begini. Saya kan nampung aja, kalau usul kan boleh. Tapi Sekretaris Jenderal adalah Hasto Kristiyanto,” kata Mega.
Dua anak-anak Megawati yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo juga mendapat posisi dalam kepengurusan DPP. Puan Maharani ditunjuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, sedangkan Prananda sebagai Ketua Bidang UMKM Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
Secara khusus, Mega menyebut jabatan untuk Puan itu keren. “Nah ini yang keren nih. Ini digabung, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, Mbak Puan Maharani. Mbak Puan bolak balik nanya, ‘nanti saya ini sebetulnya ditugasi ke legislatif apa ke eksekutif’. Ya… ntar aja tunggu. Sama-sama penting,” kata Mega.
Pengumuman pengurus DPP juga diwarnai gelak tawa. Terutama saat menyebut Ketua Bidang Kehormatan Partai yang dijabat Komarudin Watubun. Menurut Mega, Komarudin yang sudah ikut dengannya sejak masih PDI, dulu suka ngamuk-ngamuk. Kemudian saat menunjuk Sukur Nababan sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi karena memiliki MLM.
Beberapa nama baru yang masuk dalam kepengurusan DPP adalah Yasonna Laoly dan Tri Rismaharini. Yasonna ditunjuk sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan. Dikatakan Mega, hukum di Indonesia mesti ditata ulang karena sekarang sudah masuk pada tingkatan amburadul. “Yasonna ini, bukannya muji, sebagai menteri (Menkum HAM RI, red), dia 4 kali dapat WTP,” katanya.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini dipercaya oleh Mega sebagai Ketua Bidang Kebudayaan. Namun, Risma tak hadir di hari terakhir Kongres lantaran, menurut Mega, sedang “bongkar-bongkar” sekolah. “Tadi malam dan tadi pagi saya coba menghubungi orang ini, dan ternyata mau. Jadi, saya pikir ajaib juga koq mau ya. Untuk bidang kebudayaan, yang hari ini mohon maaf karena sedang bongkar-bongkar sekolah katanya, Ibu Tri Rismaharini,” ujar Putri Proklamator Ir. Soekarno tersebut.
Mega mengingatkan seluruh kader PDIP agar visioner. Itu sebabnya Kongres dipercepat untuk melihat Indonesia dengan titik poin di 2024. Harus ada pemikiran untuk menyelesaikan radikalisme, mempertahankan Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. (Rindra Devita/balipost)
