MANGUPURA, BALIPOST.com – Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mulai mencanangkan zona integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, sejumlah institusi anggota komunitas bandar udara sepakat mewujudkan komitmen pelayanan yang bebas dari korupsi, serta menciptakan reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik.
“Agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing supaya Kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dapat menjadi kawasan yang bersih dan terbebas dari tindakan koruptif, kolutif, dan nepotis,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Elfi Amir di sela pencanangan, Kamis (15/8).
General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara I Gusti Ngurah Rai–Bali, Herry A.Y. Sikado, bertekad bersama-sama mewujudkan kawasan bandara sebagai WBK dan WBBM. “Sebagai pengelola bandar udara, kami tak ubahnya adalah pelayan bagi masyarakat luas, khususnya bagi pengguna jasa bandar udara. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada kami, melalui deklarasi ini, semakin mempertegas bahwa seluruh jajaran manajemen dan staf di PT Angkasa Pura I (Persero) semakin mewujudkan layanan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Sebelumnya, beberapa instansi telah melakukan deklarasi masing-masing. Dengan adanya deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini, diharapkan seluruh instansi komunitas bandara dapat bersinergi untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
“Komitmen ini harus diwujudkan secara bersama oleh seluruh instansi anggota komunitas bandar udara. Berdekatan dengan momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, saya mengajak semua instansi untuk memerdekakan diri dari godaan tindakan bersifat KKN, serta menggunakan semangat Hari Kemerdekaan untuk membangun integritas diri dan instansi, demi peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa bandar udara,” papar Herry Sikado.
Pada kesempatan tersebut juga digelar paparan dan bimbingan teknis panduan manajemen antisuap dengan pembicara dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. (Yudi Karnaedi/balipost)
