Ketidakpastian ekonomi kini masih berlangsung. Bahkan tak ada yang berani memprediksi akan ketidakpastian ini akan berakhir. Akibatnya, dunia usaha di negeri ini pun semakin merasakan dampaknya.
Sektor properti telah lebih dulu merasakan. Berlanjut pada sektor perdagangan dan pariwisata. Sebenarnya pemerintah Jokowi telah melakukan antisipasi.
Salah satunya mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Ada belasan paket yang telah dikeluarkan. Namun rupanya belum membuahkan hasil maksimal.
Ketidakpastian yang memicu pelambatan ekonomi juga tercermin dari Rancangan APBN. Setiap tahun pertumbuhannya alamai pelambatan. Demikian pula rancangan pendapatan negara. Dana transfer ke daerah juga mengalami penurunan.
Tentu akan berdampak pada keuangan daerah. Artinya, harus ada rasionalisasi anggaran di daerah, kecuali kalau daerah bisa menutupi dengan memperbesar PAD-nya. Daerah juga dituntut cermat menyusun anggaran sesuai asumsi-asumsi yang lebih realistis.
Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan daerah terkait pengurangan anggaran ini. Tiga di antaranya adalah mengurangi perjalanan dinas, meniadakan rapat-rapat di hotel dan menunda proyek-proyek yang tidak penting bagi kesejahteraan rakyat. Misalnya pembangunan gedung perkantoran.
Selain itu, pemerintah harus mendorong bertumbuhnya ekonomi kerakyatan. Salah satunya memperkuat perajin. Baik yang bergerak di bidang pasar ekspor maupun dalam negeri.
Tantangan global membuat sejumlah perajin dan pelaku UMKM terpuruk. Dalam kondisi begini, kucuran dana pemerintah dalam berbagai sektor pun diharapkan menjadi pelicin laju roda usaha mereka.
Mencermati persaingan pelaku UMKM di era global ini, motivasi dan peran serta pemerintah mestinya lebih optimal. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan.
Pemerintah harus mengupayakan terwujudnya sistem satu atap dengan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Dengan demikian UMKM dapat terlindungi dan aman dalam menghadapi persaingan di era MEA.
Perlu pula adanya pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki sifat padat karya yang mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun. Dalam hal ini mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan UMKM.
Desakan dan kesiapan pemerintah memfasilitasi agar ada pembinaan dan pengembangan, dalam meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan patut digulirkan. Dengan cara ini pemerintah harus ikut menentukan dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan terhadap bahan baku, bahan penolong dan kemasan produk yang diproduksi UMKM.
Yang tak kalah strategisnya untuk digarap adalah aspek pemasaran. Sangat diperlukan adanya kebijaksanaan pemasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu diperlukan adanya pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, serta meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran juga dukungan promosi dan uji coba pasar. Sehingga UMKM dapat memahami dan menguasai pemasaran bagi produknya sendiri.
Terlepas dari beragam startegi itu, hal penting yang patut dicermati sebagai tantangan membangun UMKM adalah aspek sumber daya manusianya. Daya saing SDM di sektor ini masih dirasakan sangat rendah.
Untuk itu diperlukan adanya perhatian pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan, pelatihan, dan konsultasi terhadap sumber daya manusia UMKM dalam hal sikap mental positif, manajerial skill dan technical skill dalam dunia bisnis global. Dengan mencermati berbagai masalah dan mengimplementasikan beragam strategi, semestinya UMKM bisa menjadi poros penguatan ekonomi kerakyatan.
Poros ini berpeluang menjadi makin kokoh jika koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) benar-benar diberdayakan sebagai penyangga permodalan. Regulasi dan kerja sama lintas lembaga dan pelaku usaha dalam hal ini pun akan menjadi modal untuk menjadikan krama Bali mandiri dalam membangun ketahanan ekonomi.
