DENPASAR, BALIPOST.com – Langkah Gubernur Bali Wayan Koster menyetop reklamasi di kawasan Benoa diapresiasi pemerhati lingkungan. Langkah ini merupakan keberpihakan terhadap alam Bali dan menuju terjaganya keseimbangan ekosistem.
Langkah Gubernur Koster diharapkan dapat menyelamatkan hutan bakau dan dan terjaganya kawasan konservasi. Meminta segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa.
Ketua PPLH Unud, Dr. I Made Sudarma, MS., mendukung kebijakan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Koster. Menurutnya, peninjauan kembali atas semua kegiatan reklamasi yang telah dan akan dilakukan oleh BUMN, seperti Pelindo III dan juga AP1 sangat perlu dilakukan.
Sebab, mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam Bali dengan cara yang murah, yaitu reklamasi untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa memperdulikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam.
Apalagi, mengatasnamakan pembangunan pariwisata mereka telah mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa pernah memperhatikan daya dukung dan daya tampung alam Bali dan keberlanjutan Bali ke depan. “Seperti yang sering saya katakan bahwa Bali jangan rakus untuk eksploitasi SDA Bali demi untuk kebutuhan pariwisata. Untuk itulah diperlukan pejabat yang memang berani ‘nindihin’ Bali dan saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Bali, Pak Koster atas sikap tegas yang diambil beliau,” tandas Sudarma.
Ia berharap semua elemen di Bali konsisten dan komit menjaga alam Bali. Keseimbangan ekosistem harus menjadi pijakan utama, bukan semata mengejar keuntungan finansial.
Sudarma sangat prihatin banyaknya pohon mangrove yang mati di sekitar areal reklamasi. Hal ini menunjukkan betapa buta dan tulinya Pelindo terhadap kelestarian alam Bali. “Saya berharap Pak Gubernur jugameninjau kembali rencana perpanjangan Runway Bandara Internasional Ngurah Rai oleh AP 1 yang berencana melakukan reklamasi secara masif seluas 118 hektare ke arah laut. Jangan semuanya di Bandara Internasional Ngurah Rai, di kaki pulau Bali yang sudah sarat dengan kemacetan dan krisis air bersih, terlebih ada wacana pembuatan Bandara baru di Buleleng,” pungkasnya. (Winatha/balipost)
