DENPASAR, BALIPOST.com – Hidup harmoni dan damai di tanah Bali bukan hal mustahil. Hal itu berpeluang besar terwujud jika komitmen terbangun dan kerja keras menjadi budaya.
Harapan itu bahkan makin terbuka jika Bali bisa menyelaraskan dan mengoptimalkan potensi. Dalam konteks ini penjabaran Bali Era Baru bisa kita harapan sebagai rujukan kerja. Dengan visi daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan lima bidang prioritas pembangunan harapan Bali bisa mandiri bisa terwujud.
Lima bidang itu meliputi, bidang pangan, sandang, dan papan, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta bidang pariwisata. Oleh karena itu, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta alokasi anggaran difokuskan untuk mendanai 5 bidang prioritas tersebut.
Untuk mendukung 5 bidang prioritas tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster juga menggenjot pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Antaralain meliputi bandara Ngurah Rai, pembangunan bandara di Buleleng, rencana kereta api, shortcut Denpasar-Singaraja, tol atau bypass Denpasar-Gilimanuk, hingga pembangunan pelabuhan untuk cruise di Celukan Bawang.
Selain itu, pihaknya juga mengkaji ulang pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem serta jalur-jalur untuk logistik. “Saat ini tengah dikerjakan shortcut Denpasar-Singaraja di titik 3,4,5,6 dari total 10 titik, dan diperkirakan akhir tahun ini bisa rampung sehingga tahun depan titik 7,8,9,10 bisa dikerjakan dan di penghujung tahun 2020 bisa selesai,” ujarnya.
Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur juga mencakup pengembangan dermaga yang menghubungkan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dermaga ini ditarget sudah selesai di 2021 sehingga wilayah segitiga tersebut bisa terhubung dengan baik serta mendukung sektor pariwisata.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bahkan sudah meninjau langsung rencana lokasi pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit. Pengembangan Pelabuhan Sanur diharapkan bisa meningkatkan angka kunjungan ke Nusa Penida, dari sekarang 1 juta menjadi 3 juta per tahun.
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar. Koster mengatakan, ada tiga sasaran yang ingin dijangkau dengan dibangunan dermaga tersebut.
Yakni, kepentingan transportasi masyarakat lokal Nusa Penida yang hilir mudik ke Denpasar, pelayanan umat se-Bali ketika ada piodalan di Pura Penataran Agung Dalem Ped, serta kepentingan pariwisata. “Nusa Penida ini sudah berkembang menjadi satu destinasi. Banyak wisatawan tertarik datang ke Nusa penida, karena itu harus diberikan pelayanan dermaga yang layak dan memadai, sekaligus dengan standar internasional,” ujarnya.
Pengembangan infrastruktur lainnya adalah Dermaga Tanah Ampo yang juga ditargetkan selesai pada 2021, sehingga Bali akan mempunyai pelabuhan untuk cruise bertaraf internasional. Perkembangan terakhir, Gubernur Koster bersama Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI R. Agus H. Purnomo sudah menandatangani MoU terkait pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanah Ampo.
Dengan demikian, Pelabuhan yang sudah lama dibangun tersebut dapat segera beroperasi untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Pelabuhan Tanah Ampo diharapkan bisa menjadi pelabuhan berstandar internasional sehingga harus dikelola secara profesional.
Dari konsep yang ada, di sana akan dikembangkan sebagai kawasan terintegrasi untuk bisa membangun pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan memakai pola kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Pihak swasta yang dimaksud adalah dari dalam negeri.
“Biasanya kita ini membangun tapi setelah itu tidak bisa mengelola dengan baik, ini harus jadi pelajaran. Jadi saya memikirkan betul bagaimana pengelolaan pelabuhan ini,” ujarnya.
Menurut Koster, Pelabuhan Tanah Ampo nantinya akan mengakomodasi para pengusaha atau pelaku ekonomi, koperasi, UKM, dengan mengutamakan masyarakat lokal Karangasem. (kmb/balipost)
