Kementerian ESDM pada era Sudirman Said mencanangkan Bali sebagai pusat energi bersih pertama di Indonesia. Ia memberi alasan bahwa Bali masih cukup luas untuk membangun pusat teknologi energi bersih. Namun apa yang disampaikan di awal pemerintahan Jokowi itu, memang belum terwujud.
Namun bukan berarti gagal. Sebab, program tersebut rupanya juga menjadi tekad Gubernur Wayan Koster. Pada malam pesta rakyat berkaitan dengan HUT ke-71 Bali Post, Koster menyampaikan tekadnya menjadikan Bali bersih dari polusi. Tidak saja menyangkut pemanfaatan sumber listrik, juga kendaraan yang akan menghiasi jalan-jalan di Bali.
Bila mengamati potensi energi bersih di Bali, memang relatif banyak. Misalnya energi tenaga surya, angin dan air serta panas bumi. Ada sejumlah air terjun di Bali memungkinkan untuk pembangkit listrik walau energi dihasilkan relatif kecil.
Ada juga energi surya, energi angin dan panas bumi. Tiga potensi energi pertama belum ada tanda-tanda akan digarap, kecuali panas bumi di Bedugul. Bahkan di proyek ini sudah dibangun paling tidak tiga sumur bor. Proyek ini juga sudah lama mandek karena mendapat penolakan dari masyarakat Bali.
Dengan adanya rencana menjadikan Bali sebagai pusat energi bersih pertama di Indonesia, maka sah-sah saja masyarakat mempertanyakan apa yang akan dilakukan terhadap Bali. Kita tentu salut pada perhatian pusat terhadap Bali.
Tentu juga diharapkan tidak hanya sebagai objek proyek yang pada akhirnya dapat merusak alam dan budaya Bali. Jangan pula Bali sampai terlena dan tunduk hanya dengan kata-kata manis, disanjung-sanjung, tetapi mempunyai dampak yang kurang baik bagi daerah ini.
Selama ini memang Bali memerlukan listrik sangat besar di tengah kemajuan pariwisata. Bahkan sumber pendapatan negara sangat besar ‘’disumbangkan’’ Bali. Terus ketika kemudian Bali yang merupakan satu provinsi di NKRI ini perlu listrik, haruskah proyek energinya juga dibangun di daerah ini?
Bila bicara energi bersih dan benar-benar bersih tanpa polusi, aliran energi masuk Bali dari wilayah NKRI lainnya rupanya paling pas dan menarik. Bali yang kecil ini nantinya benar-benar dialiri energi bersih di tengah alamnya yang bersih tanpa ada perusakan bumi, termasuk tidak adanya pembabatan hutan sampai pencemaran air.
Pemerintah pusat rupanya sangat paham akan hal tersebut. Maka direncanakanlah Jawa Bali Crossing. Namun kembali mendapat penolakan. Sama seperti proyek geothermal Bedugul. Bedanya, kalau PLTPB Bedugul ditolak oleh para pemerhati lingkungan dan kalangan agama, sementara Jawa-Bali Crossing ditolak dengan tegas oleh PHDI.
Alasannya, kabel yang rencananya melintang di atas laut tersebut akan menjadikan Bali terhubung. Selain itu tiang pancangnya berada di kawasan suci Pura Segara Rupek.
Atas kondisi itu maka program Gubernur Koster tentang green energy menjadi hal yang sangat penting dipersiapkan secara bertahap. Mewujudkan green energy ini tidaklah mudah, apalagi murah. Perlu waktu yang panjang untuk mewujudkan ini hingga Bali menjadi mandiri energi. Kedua cita-cita mulia itu perlu ditapaki secara bertahap dengan roadmap yang jelas. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah sistem ketenagalistrikan Bali tidak andal, karena pasokan listrik kurang.
Bali membutuhkan pasokan saat ini minimal 70,51 MW, dengan asumsi tidak terjadi pertumbuhan konsumen listrik. Faktanya adalah perekonomian Bali tumbuh 5,1% pada tahun 2017. Pertumbuhan perekonomian pasti akan diikuti oleh pertumbuhan pemanfaatan energi listrik. Jika pasokan listrik untuk Bali tidak segera ditambah, hal ini berpeluang terjadinya gangguan atas pertumbuhan ekonomi Bali, dan mengganggu hak-hak masyarakat untuk dapat memanfaatkan listrik. Dengan demikian, maka Bali sebenarnya saat ini terjadi darurat listrik.
Sambil meniti roadmap green energy dan Bali mandiri energi, saat ini perlu solusi tentang pasokan energi listrik. Ketersediaan pasokan dan keandalan sama-sama penting dengan green dan mandiri energi. PLN harus bahu-membahu bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mewujudkan pembangunan tower 500 kV Jawa Bali Crossing.
