DENPASAR, BALIPOST.com – Usulan penambahan gedung baru di DPRD Bali mendapat tanggapan dari Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Rabu (11/9). Dikatakannya, usulan tersebut bisa dibicarakan jika memang diperlukan dan ada dukungan anggaran. Namun, saat ini Pemprov Bali masih fokus pada hal-hal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Setiap usulan pasti ada yang mendasari. Andaikata usulan itu relevan, kemudian anggaran ada, ya…bagi saya itu kan masih bisa dibicarakan,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace itu. Dengan kata lain, keinginan dan kemampuan harus bisa disesuaikan.
Kalaupun disepakati pemangkasan hibah yang difasilitasi dewan, sebetulnya tak cukup menggambarkan ketersediaan anggaran. Sebab, anggaran yang dipangkas itu akan digunakan untuk hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti sebelumnya untuk pembebasan lahan shortcut atau yang baru-baru ini dilontarkan gubernur untuk penataan kawasan suci Besakih.
“Kalau itu menjadi indikator berarti kan kita belum ada kemampuan sekarang. Bukannya tidak setuju, tapi karena Pak Gubernur masih memprioritaskan kepada pembangunan fisik yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Cok Ace menambahkan, gedung baru untuk DPRD Bali bukannya tidak penting. Tapi usulan ini juga perlu dipikirkan karena dewan pasti memiliki pertimbangan tertentu, baik menyangkut prestasi kerja maupun lingkungan kerja yang lebih nyaman. Hanya, dengan keterbatasan anggaran sekarang, maka usulan tersebut belum bisa menjadi prioritas.
Diwawancarai terpisah, Ketua Sementara DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, dewan tidak akan memaksakan penambahan gedung baru kalau anggaran tidak memungkinkan. Kendati demikian, ia mengaku senang jika kantornya bisa diperbaiki. Sebab, fasilitas yang bagus akan semakin memudahkan anggota dewan melakukan koordinasi.
“Tapi fasilitas bukan yang nomor satu, nanti kita lihat juga ke depan. Kita juga ketemu dengan eksekutif, penganggaran bagaimana. Kalau sudah ada uangnya, saya setuju-setuju saja. Kalau uangnya tidak memungkinkan, kita juga tidak akan paksakan itu,” ungkap Politisi PDI-P asal Tabanan ini.
Menurut Wiryatama, wacana gedung baru boleh saja bergulir, tapi dewan juga harus realistis melihat kemampuan keuangan daerah. Sebab, pihaknya tidak ingin ada trial and error terkait pembangunan gedung baru. Terkait pemangkasan anggaran hibah untuk membiayai gedung baru, semua tergantung kesepakatan anggota DPRD Bali.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra menyatakan, setiap anggota tidak memerlukan ruangan sendiri-sendiri. Akan tetapi ruangan khusus dibutuhkan oleh ketua-ketua pada alat kelengkapan dewan seperti komisi dan fraksi. Selain itu, ruangan-ruangan yang ada saat ini harus dibenahi. “Gedungnya sudah sangat megah, tapi ruangannya kurang representatif. Kalau ada anggaran, kenapa tidak kita bisa benahi ruangan kita supaya lebih representatif,” tandasnya.
Menurut Anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ruangan komisi berukuran sekitar 10 x 7 meter saat ini idealnya diisi oleh maksimal lima orang. Tapi kenyataannya ruangan ini harus diisi oleh 13 orang anggota dewan dan tambahan beberapa staf. Belum lagi meja dan kursi yang sudah ‘jadul’ serta karpet yang berdebu. “Ini sudah overload, ibarat lift sudah bunyi. Daya tampung sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Disebutkannya, DPRD Bali merupakan tempat untuk mengambil keputusan penting dalam pembangunan Bali ke depan. Oleh karena itu, para pemikir yang ada di sini mesti dibuat nyaman. Paling tidak interior gedung dewan harus dibenahi terlebih dulu. “Kenyamanan itu akan mempengaruhi sikap mental seseorang ketika melakukan aktivitas apa pun. Kalau nyaman, orang akan betah dan tidak ingat waktu,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
