Oleh GPB Suka Arjawa
Perpindahan ibu kota negara sudah dipastikan oleh Presiden Joko Widodo sekitar sebulan lalu. Ini memancing berbagai komentar dan merupakan hal yang wajar pada ranah sosial. Setiap individu atau kelompok mempunyai pengalaman sosial yang berbeda.
Namun, dalam hal pemindahan ibu kota negara, memerlukan berbagai macam pandangan dan kajian karena menyangkut banyak segi. Pemindahan ibu kota Jakarta juga demikian. Sudah banyak yang mengetahui bagaimana kondisi ibu kota Indonesia itu sekarang.
Ditelusuri lewat puisi, lagu, film atau bentuk seni apa pun, selalu kelihatan bagaimana kondisi Jakarta sejak bertahun dan berdekade yang lalu. Jakarta dikatakan kebanjiran, disebutkan menyesal datang ke Jakarta, meski Koes Plus selalu mengatakan “Kembali ke Jakarta”.
Dalam sebuah bacaan, bahkan kolonialis Belanda yang membangun kota Batavia sesungguhnya hanya diciptakan untuk kapasitas 800.000 (delapan ratus ribu) orang. Bisa dibayangkan, bagaimana Jakarta yang kini berpenduduk belasan juta jiwa.
Banyak perspektif yang dapat dipakai untuk melihat perpindahan ibu kota. Dari perspektif sosiologi politik, perpindahan ibu kota menuju Kalimantan Timur memberikan pesan kepada masyarakat bahwa (pembangunan) Indonesia itu bukanlah Jawa saja.
Kalimantan akan memberikan jawaban bahwa proses pembangunan nasional itu akan merata. Pada zaman teknologi dan pengetahuan yang demikian maju seperti sekarang, menempatkan ibu kota di pulau tersebut, bukanlah masalah. Sebab, konsep yang dipopulerkan oleh pemerintah sekarang adalah bahwa Kalimantan Timur itu “dikhususkan” untuk ibu kota pemerintahan saja. Dan “ibu kota” bisnis dan perekonomian tetap di Jakarta.
Dengan begitu, Jakarta akan tetap aktif. Kota bisnis dan kota peremonomian mungkin akan cocok juga untuk perkembangan kota seni. Seni akan memberikan keseimbangan pada aktivitas perekonomian tinggi yang sering kali menimbulkan ketegagan. Akan tetapi, jelas Jakarta akan berkurang populasinya karena ada kepindahan berbagai kantor ke Kalimantan Timur.
Perpindahan ibu kota negara ini akan memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, bahwa Indonesia itu benar-benar satu di dalam keragaman pulau. Memang sebelumnya, Jawa menjadi berbagai pusat kegiatan sosial politik dan ekonomi.
Secara logika, mungkin dapat dilacak ke masa lalu tentang kekayaan alam Indonesia. Pada masa lalu, kekayaan manusia (sosial) itu bersumber dari alam, yaitu pertanian dan perkebunan. Perkebunan pun dalam konteks yang diberdayakan oleh manusia. Artinya, perkebunan dalam skala yang mampu diolah oleh manusia dengan tenaga manusia.
Jawa merupakan pulau paling subur di Indonesia karena mempunyai banyak Gunung Api. Erupsi gunung api yang telah berlangsung berabad lalu, menghasilkan debu vulkanik yang demikian berguna untuk mengolah pertanian.
Tidak ada pulau lain yang mempunyai gunung api seperti itu kecuali Jawa. Maka, secara sosial kesuburan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat. Mereka yang mempunyai keterampilan mengolah alam (tanah) pasti akan makmur dan sejahtera. Dan efek dari ini adalah ketenangan yang pasti berkorelasi dengaan kecerdasan.
Jelas kecerdasan tidak hanya dapat dipakai untuk hal-hal positif. Ia sangat tergantung dari sifat manusia pembawanya yang dapat juga menjerumuskan. Kesuburan dan kesejahteraan akan membawa keinginan untuk menambah anggota keluarga (anak). Amat mungkin dari sini munculnya pemahaman banyak anak banyak rezeki. Dengan demikian, logis apabila Jawa mempunyai penduduk terbanyak di Nusantara.
Namun, sekarang kesejahteraan dan kecerdasan sudah lepas dari ketergantungannya kepada alam. Kesejahteraan sangat tergantung kepada kemampuan otak seseorang, kemampuannya mengolah informasi, serta manajemen diri dari pihak bersangkutan.
Jadi, siapa yang mampu menggabungkan hal yang disebutkan di atas, akan memberikan kesejahteraan bukan saja kepada dirinya tetapi juga kepada masyarakat. Konteks nyatanya, ini terlihat kepada mereka yang menguasai teknologi informasi.
Para startup di seluruh dunia benar-benar mampu mewujudkan kekayaannya hanya dengan bekerja di depan laptop dan tidak menggunakan ruangan besar tetapi justru mampu mengokupasi wilayah yang sangat luas. Dengan bekerja di satu kursi di sebuah restoran, sambil memegang laptop atau bahkan telepon pintar, mereka dapat menjangkau dunia. Inilah kesejahteraan di zaman sekarang.
Dengan demikian, apabila dibawa menuju konteks perpindahan tempat ibu kota Indonesia, maka sebuah ibu kota itu tidak perlu lagi di tempat yang tanahnya subur, di wilayah yang mempunyai penduduk yang banyak tetapi bisa saja di wilayah yang tanahnya gambut tetapi mampu dibuat bangunan yang memungkinkan orang berkonsentrasi untuk melakukan manajerial sistem kenegaraan.
Asal mampu menjaga ketenangan, maka di mana saja dapat dibangun ibu kota negara. Kalimantan adalah pulau yang relatif aman dari bencana alam di Indonesia. Pulau ini juga banyak hutannya dan penduduknya tidak banyak. Meskipun tanahnya bergambut, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan nampak di pulau tersebut. Jadi, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur.
Hal lain yang justru harus dilihat adalah bahwa perpindahan ibu kota sebuah negara, merupakan peristiwa penting yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur telah dipastikan oleh Presiden Joko Widodo hampir sebulan yang lalu.
Namun, ini harus diperhatikan dengan saksama apabila dilihat dari sisi budaya Indonesia yang paternalistik. Sering kali kebijakan atasan akan dicontoh oleh bawahan sehingga perilaku bawahan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh atasannya. Dalam konteks Indonesia, ibu kota negara adalah atasan dan bawahannya adalah ibu kota provinsi, kabaupaten dan juga kecamatan.
Dengan adanya teknologi, ibu kota provinsi dan lainnya ke bawah, tidak perlu harus mencontoh perpindahan ibu kota negara. Apalagi kota kabupaten. Yang dipentingkan adalah efisiensi kinerja dengan menggunakan teknologi. Jadi, pekerjaan yang tidak memerlukan kertas, cukup dengan komputer dan jika surat menyurat dapat dilakukan melalui sistem pengiriman WA misalnya, maka lalu lintas tidak akan krodit. Demkian juga dengan kebutuhan makanan dan rapat.
Penulis, staf pengajar Sosiologi, FISIP Universitas Udayana
