Bali Merdeka, pernah menjadi wacana ketika Bali khususnya agama Hindu dilecehkan oleh oknum pejabat pusat. Namun itu hanya euforia. Tak lama kemudian hilang dan bahkan muncul wacana penguatan nasionalisme walaupun dalam posisi minoritas. Tak lama setelah itu kembali muncul ‘’merebut hak Bali’’. Nasibnya sama dengan ‘’Bali Merdeka’’ berangsur-angsur makin mengecil (namun belum hilang).
Kalau kita simak, kedua ‘’jargon’’ tersebut berawal dari keprihatinan akan nasib Bali. Dipinggirkannya budaya dan SDM Bali. Padahal kita ketahui, masyarakat Bali kini babak belur menghadapi persaingan di tengah pariwisata budaya. Mereka tetap bertahan untuk menjadikan Bali tetap menjadi daya tarik. Lingkungan mereka jaga. Budaya juga tetap menjadi warna keseharian mereka.
Namun sayang, mereka hanya ditonton. Mereka hanya dikagumi. Namun tidak memberi manfaat yang setimpal terhadap jerih payahnya sebagai pengusung budaya. Semestinya pemerintah hadir menanggulangi secara totalitas beban pelestarian, dengan melakukan perhitungan yang lebih memihak pada masyarakat Bali terkait hasil dari pariwisata termasuk ikutannya.
Pemerintah juga harus hadir memberikan porsi yang lebih kepada masyarakat dan pengusaha Bali untuk hidup di rumahnya sendiri. Sebab, selama ini SDM Bali dikalahkan SDM dari luar, hanya karena alasan Bali banyak libur.
Ini fakta yang sering terjadi. Mereka para pengusaha luar dengan percaya diri membuka lowongan kerja hanya untuk SDM non-Hindu. Alasannya seperti dibuat-buat. Orang Bali banyak libur.
Syukur pemerintah melalui DPRD Bali cepat bereaksi. Pengusaha tersebut akhirnya minta maaf atas kelakuan yang dia sebut sebagai kekeliruan. Terakhir mereka pun dilarang beroperasi sementara untuk melengkapi izinnya.
Berkaca dari kasus tersebut, tentu kita sangat miris. Pelestari budaya sekaligus pelaku budaya terpinggirkan di daerahnya sendiri. Hanya karena alasan sering libur. Ke depan pemerintah khususnya pemerintah daerah harus hadir.
Harus ada regulasi yang secara tegas mengatur persentase penduduk lokal dengan orang luar. Tentu yang lokal lebih banyak dan posisi yang ditempati bukan hanya sekuriti atau tukang kebun.
Semestinya tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menempatkan pekerja Bali menempati posisi tukang kebun atau sekuriti. Adalah tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pekerja lokal agar bisa menempati poisisi yang lebih tinggi.
Publik harus mengajak pemerintah memahami persoalan ini, utamanya dukungan para elite kekuasaan, para tokoh dan yang pastinya dukungan rakyat. Ini merupakan hal penting dan mendasar, untuk membangun nasionalisme yang utuh.
Nasionalisme atau semangat kebangsaan yang berdiri di atas kepentingan suku, ras dan agama. Ini juga upaya menghadirkan negara di tengah jeritan rakyat akan masa depannya.
Kini sudah saatnya Bali menuntaskan persoalan dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak Bali. Bila hal ini tidak segera dituntaskan, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah beban pelestarian yang dirasakan oleh rakyat, belum disadari juga oleh para pemangku kekuasaan.
Pemerintah harus memahami kesulitan rakyat dengan beratnya beban sebagai pelestari budaya yang selama ini menjadi ‘’jualan’’ para elite untuk menarik minat wisatawan. Itu dari sisi penguasa dan investor. Lalu dari SDM Bali, apa yang mesti dilakukan.
Mereka harus mawas diri. Mental priyayi dan pilih-pilih pekerjaan (kalau memang itu ada) harus dihapus. Generasi muda Bali harus jengah. Generasi muda Bali harus bangkit untuk membuktikan diri sebagai SDM unggul, SDM yang disiplin dan SDM yang jujur. Ketiganya; unggul, disiplin dan jujur penah menjadi ‘’merek’’ orang Bali di luar sana. Maka sudah semestinya ‘’merek’’ itu dikembalikan kepada jati diri orang Bali. Sebab, tantangan yang kita hadapi saat ini adalah persaingan yang demikian ketat. Tak hanya sesama warga bangsa, juga dengan SDM internasional.
