DENPASAR, BALIPOST.com – Wacana moratorium hotel kembali mencuat. Hal ini untuk menyikapi permasalahan pariwisata di Bali lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Kebijakan moratorium kamar atau hotel ini untuk mengembalikan kualitas pariwisata Bali, memperbaiki persaingan tak sehat, yang terjadi akhir-akhir ini.
Akademisi yang juga ketua Pusat Unggulan Pariwisata Unud, Dr. Agung Suryawan Wiranatha mengatakan, pariwisata Bali sudah mengalami over supply kamar. Berdasarkan data, saat ini ada sekitar 160 ribu kamar di Bali, namun kebutuhan hanya 100 ribu kamar, sehingga ada kelebihan lagi 60 ribu kamar.
“Jika kamar di Bali tetap bertambah, maka masalah di Bali tetap tejadi. Jika masalah itu mau berhenti, maka stoplah penambahan jumlah kamar untuk sementara,” katanya.
Dijelaskan, over supply kamar menyebabkan harga bersaing. Dari persaingan itu menimbulkan penurunan harga kamar. Kalau harga kamar diturunkan, dampaknya pegawai hotel menerima servis menurun karena dihitung dari harga kamar.
Selain itu, penerimaan hotel pun berkurang. Hotel tidak mampu memperbaiki kerusakan dan maintenance sehingga berpengaruh pada property yang menurun. Kemudian berdampak pada kualitas hotel yang menurun. “Yang teradi sekarang kebanyakan orang menjual hotelnya dari pada kamarnya. Karena menjual kamarnya gak mampu sehingga hotelnya pun dijual,” katanya.
Menurutnya, Pusat Unggulan Pariwisata Unud telah mengingatkan pemerintah soal moratorium hotel ini sepuluh tahun lalu. Namun tidak dihiraukan. Pembangunan dan keberadaan hotel-hotel terus terjadi sampai saat ini.
Sehingga masalah pariwisata saat ini seperti penurunan kunjungan wisatawan sangat terasa sekali. Padahal sebenarnya penurunan kunjungan wisatawan yang terjadi di Bali saat ini nilainya hanya 1,5 persen dari tahun lalu.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa, Kamis (26/9), tidak menampik pariwisata Bali saat ini terjadi over supply kamar. Sehingga banyak terjadi kasus banting harga kamar, terutama di waktu low season.
Ke depan memang perlu ada standarisasi tarif atas bawah akibat over supply kamar di Bali. Terpenting bagi Bali adalah moratorium hotel-hotel. “Jika tata kelola kita masih seperti ini, maka kita akan tergilas. Untuk itu, manajemen kepariwisataan di Bali dibutuhkan satu manajemen,” katanya.
Melalui program Gubernur Bali saat ini yang akan menerapkan satu manajemen, perlu komunikasi dan duduk bareng serta komitmen untuk menjaga Bali yang sustainable. Dengan memikirkan untuk generasi Bali berikutnya. (Agung Dharmada/balipost)