Pemilu di negeri menelan banyak biaya untuk memilih orang-orang kredibel menduduki kursi wakil rakyat. Biaya yang besar ini tentu diharapkan melahirkan figur-figur yang memang pantas dan layak menjadi wakil rakyat, pejabat publik, dan senator.
Tentunya yang diharapkan bukan wakil dari para elite partainya. Untuk itulah saya sangat berharap legislator dan pejabat publik lainnya agar lebih peka dengan urusan rakyat. Kalaupun diberikan kewenangan jangan sasarannya hanya mengatur hak-hak personal rakyat. Berikan rakyat privasi sebagai individu, jangan semuanya mau diatur atas nama kepentingan politik semata.
Saya yakin di antara banyak legislator sekarang sudah sering jalan-jalan ke luar negeri. Banyak negara di luar negeri justru damai ketika memberikan hak-hak individu atau hak privasi yang lebih jelas kepada warganya.
Mudah-mudahan kita tak terjebak oleh kewenangan membuat aturan, lalu semua hal mau diatur. Dengarkan protes rakyat yang kali ini disuarakan mahasiswa. Dengarkan rakyat. Mari bangun komunikasi yang lebih dinamis.
Jangan ketika ada protes, rakyat dipaksa menggunakan lembaga peradilan untuk menggugat. Jika memungkinkan, minimalkan peluang protes sejak dini, sehingga waktu bisa efektif untuk membangun stabilitas negara, ekonomi dan ruang demokrasi yang damai.
I Gede Mudana Putra
Denpasar, Bali
