DENPASAR, BALIPOST.com – Wacana pemangkasan anggaran hibah yang difasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Bali kembali mencuat. Apalagi, salah satu program prioritas Pemprov Bali yakni infrastruktur membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Walaupun pendanaan tetap diupayakan dari APBN, namun kontribusi APBD juga harus ada untuk mewujudkannya. “Kita butuh infrastruktur, kita akan melaksanakan program perlindungan kawasan suci Besakih yang membutuhkan lahan dan pembangunan diatasnya. Begitu juga pusat kebudayaan Bali,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pimpinan DPRD Bali definitif di gedung dewan, Selasa (1/10).
Koster memohon agar pimpinan dan anggota dewan bersedia alokasi anggaran hibahnya dikurangi pada APBD 2020. Dari sekarang sekitar Rp 4 miliar untuk masing-masing dewan akan dipangkas untuk kebutuhan yang lebih mendesak tersebut.
Kalau sudah mendekati pemilu, besaran hibah yang difasilitasi dewan akan dialokasikan lagi seperti sebelum dipangkas. “Kira-kira sekarang kan Rp 4 miliar, nanti kita hitunglah berapa, yang jelas turun. Ya… (menjadi) Rp 3 miliar lah kira-kira,” jelasnya saat dikonfirmasi lagi usai pelantikan.
Koster meyakini, pemangkasan hibah yang difasilitasi DPRD Bali tidak akan sampai mengganggu kinerja dewan. Apalagi, hibah yang dipangkas itu sama-sama untuk kepentingan masyarakat.
Sekalipun di dalamnya tidak ada alokasi untuk penambahan gedung baru DPRD Bali. Di sisi lain, pihaknya juga melakukan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya rutinitas dan kurang produktif.
Efisiensi bahkan sudah dilakukan sejak penyusunan APBD Perubahan 2019 hingga Rp 60 miliar. Dalam rancangan APBD 2020, efisiensi bisa dilakukan hingga Rp 106 miliar. “Pengurangan 8 OPD juga berkontribusi pada efisiensi anggaran, jadi terdapat pengurangan Rp 50 miliar lebih akibat dari perampingan OPD ini. Lumayan ini, banyak bisa dipakai untuk pembangunan yang betul-betul prioritas,” imbuh mantan anggota DPR RI ini. (Rindra Devita/balipost)
