DENPASAR, BALIPOST.com – Terkait wacana pemangkasan hibah, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, baik hibah yang difasilitasi dewan maupun program prioritas gubernur sebetulnya sama-sama untuk masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap duduk bersama dengan eksekutif untuk membicarakan wacana tersebut.
Dewan pun belum tentu akan menolak hibahnya dipangkas untuk program prioritas gubernur. “Tapi kita belum ngomong, gubernur kan baru menyampaikan, ayo kerjasama dengan baik, koordinasi dengan baik. Kalau disampaikan dengan baik, saya kira dewan bisa mengerti. Tapi jangan dihabisin begitu, biar sama-sama bisa jalan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry mengaku sepakat hibah dikurangi untuk kepentingan prioritas. Seperti sebelumnya, hibah dewan dipangkas untuk pembebasan lahan shortcut Mengwitani-Singaraja. Kemudian sekarang untuk rencana penataan Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali.
Hanya saja, pemangkasan tidak bisa dilakukan secara drastis. “Tapi disesuaikan, didengarkan juga aspirasi para anggota karena biar bagaimanapun para anggota itu juga dia berhubungan, kemudian berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat. Ingat, fasilitasi ini sejatinya juga banyak membantu masyarakat yang tidak tersentuh oleh Musrenbang yang dilaksanakan secara formal,” ujar Politisi Golkar ini.
Menurut Sugawa Korry, hibah yang difasilitasi dewan secara tidak langsung membantu ekonomi masyarakat di perdesaan yang tidak tersentuh mekanisme formal Musrenbang dari tingkat desa hingga provinsi. Ada kalanya muncul hal-hal subjektif atau tidak adil.
Misalnya di tingkat desa, masyarakat yang tidak memilih kepala desa, bisa jadi aspirasinya tidak didengar. Disinilah fasilitasi hibah memegang peranan. “Biar bagaimanapun, APBD ini kan harus berkeadilan diberikan kepada semua masyarakat yang mempunyai hak untuk dapat itu,” jelasnya.
Sugawa Korry menambahkan, selama ini masing-masing dewan memfasilitasi sekitar Rp 4 miliar. Namun untuk pimpinan diakui besarannya sedikit lebih banyak. Untuk keperluan shortcut, hibah itu dipotong sekitar Rp 500 juta per pimpinan dan anggota. “Selama ini kita mendiskusikan dengan baik. Gubernur sebagai mantan anggota DPR sekian periode pasti paham apa yang menjadi aspirasi anggota dewan itu,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
