DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan pada 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan kali ini merupakan raihan keenam kalinya secara berturut-turut sejak 2013.
Piagam penghargaan serta plakat raihan opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, di ruang rapat Sekda Provinsi Bali, Jumat (4/10).
Dalam sesi wawancaranya seusai menerima penghargaan, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa Raihan opini WTP merupakan cerminan tata kelola keuangan Pemprov Bali sudah akuntabel. Seluruh anggaran yang merupakan uang rakyat telah dipergunakan dengan sebaik baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“WTP ini bukan sekedar penghargaan tetapi juga sebagai bukti konkrit bahwa pemerintah sudah mengelola uang rakyat dengan baik dan dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar pula,” imbuhnya.
Sekda Dewa Indra yang didampingi Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menambahkan meskipun Pemprov Bali telah meraih Opini WTP secara berturut turut hingga keenam kalinya sejak 2013 bukan berarti bisa berpuas diri. Pemprov Bali akan terus melakukan penyempurnaan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada, sehingga bukan hanya opini WTP yang dipertahankan tetapi kualitas dari WTP itu sendiri terus meningkat kualitasnya.
“WTP berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset, untuk itu kita sempurnakan terus tata kelola keuangan kita. Temuan keuangan dari tahun ke tahun harus bisa kita minimalisir, tidak hanya opini WTP yang harus kita pertahankan tapi kualitas dari WTP juga harus ditingkatkan,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Tri Budhianto. Opini WTP yang diberikan BPK RI merupakan bukti dari pemerintah daerah kepada masyarakatnya bahwa uang sudah dikelola dengan baik dan benar.
Ke depan pihaknya akan terus mendorong semua pemerintah daerah untuk bisa meraih Opini WTP. Bagi pemerintah daerah yang sudah meraih WTP, agar bisa mempertahankan opini tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun.
“Raihan opini WTP itu sudah seharusnya dan menjadi bukti keuangan sudah terkelola dengan baik dan benar, kami akan terus mendorong dan siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya. (kmb/balipost)
