NEGARA, BALIPOST.com – Aktivitas pendaratan perahu ikan di kolam bandar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan belakangan terganggu. Air kesulitan keluar dermaga di waktu-waktu tertentu, terutama saat perahu hendak bersandar usai melaut.
Hal tersebut dipicu tinggi air di mulut (pintu masuk) pelabuhan dangkal. Sehingga kapal-kapal tangkap ikan yang rata-rata berbobot dibawah 30 GT, kesulitan masuk. Kondisi ini semakin terasa sejak sepekan belakangan ini.
Sejumlah perahu selerek di dermaga PPN Pengambengan terhambat saat hendak melaut ataupun berlabuh. Terutama saat kondisi air laut surut. Seperti yang terlihat akhir pekan lalu, perahu-perahu yang bersandar bagian bawahnya nampak menempel di dasar kolam bandar. Sehingga kapal tidak bisa melaut, menunggu sampai air naik kembali.
Untuk mempercepat menurunkan ikan ke TPI, beberapa perahu nampak melansir hasil tangkapan menggunakan jukung-jukung. Hasan (53) salah seorang panol (tukang angkut ikan) menyebutkan kondisi ini mulai terjadi sejak awal Oktober ini. Terutama ketika puncak air laut surut, daratan sampai terlihat di ujung jembatan dermaga.
Kondisi itu terjadi setiap perahu keluar masuk dermaga. Biasanya mulai pukul 04.00 wita hingga jam 10.00 Wita di pagi hari dan sore 16.00 Wita sampai 20.00 Wita di sore hari. “Karena sulit, banyak perahu harus melansir memakai jukung sampai ke tepian,” terang Apik, salah seorang anak buah kapal.
Semestinya pengerukan dari pendangkalan ini dilakukan agar aktivitas kembali normal. Memang sebelumnya pernah dikeruk, tetapi belakangan pasir banyak yang masuk lagi ke kolam labuh.
Di sisi lain, Kepala PPN Pengambengan, Bagus Oktori Sutrisno, Minggu (6/10), mengatakan sejatinya kolam sudah pernah dikeruk pada 2017 lalu. Memang ada di waktu tertentu ada surut dan pasang juga.
Nelayan menurutnya sudah mengetahui situasi kondisi di dermaga PPN. Diakuinya saat ini kembali ada pendangkalan.
Menurutnya di kolam bandar PPN Pengambengan, menampung 101 perahu selerek (purse seine) dan 200 lebih perahu fiber. Terkait pengerukan, menurutnya harus melalui kajian yang komperhensif. Karena biayanya juga sangat tinggi. (Surya Dharma/balipost)
