DENPASAR, BALIPOST.com – Polresta Denpasar menggelar Apel Gelar Kesiapan Personel dan Sarana Prasarana dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024 pada 20 Oktober mendatang di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Timur, Rabu (9/10). Hal ini dilakukan diantaranyan untuk mencegah upaya-upaya provokasi dan propaganda oleh kelompok antipemerintah.
Apel dipimpin Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, melibatkan 700 personel terdiri dari satu pleton pejabat utama, dua pleton perwira, satu kompi Dalmas inti, dua Kompi Dalmas kerangka, satu pleton anggota Satlantas, satu kompi Dalmas Polsek, satu pleton, satu pleton Intelkam, satu pleton Reskrim dan kendaraan bermotor termasuk water cannon serta rantis.
Dalam arahannya, Kapolresta Ruddi menyampaikan, apel gelar kesiapan yang dilasanakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari operasi Mantap Brata Agung 2018. Kegiatan tersebut merupakan wujud kesiapan Polri bersama-sama dengn mitra kamtibmas serta komponen masyarakat lainnya. “Pengamanan ini dilaksanakan secara terpadu dan terkoodinir, baik tertutup maupun terbuka dengan mengutamakan tindakan preventif dalam setiap bidang fungsi yang diemban oleh masing-masing petugas dari tingkat Polresta hingga Polsek jajaran,” tegasnya.
Adapun hal-hal diantisipasi menjelang, saat dan setelah kegiatan pelantikan adalah sebagai berikut, upaya provokasi, propaganda oleh kelompok yang tidak suka terhadap pemerintah dalam pelaksanaan program dan kebijakan selama 5 tahun. Baik secara langsung atau melalui media sosial, cetak maupun mainstream.
Pergerakan mahasiswa atau pelajar yang masih akan berunjuk rasa berkaitan keinginan agar Presiden mengeluarkan Perpu UU KPK hasil revisi oleh DPR RI, penolakan RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya. Unjuk rasa di luar kelompok mahasiswa atau pelajar diantaranya penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa Papua, ikatan masyarakat, mahasiswa dan pelajar Papua.
“Kita harus mengantisipasi pergerakan orang, kelompok atau komunitas yang akan berangkat ke Jakarta melalui transportasi darat, laut dan udara. Mereka akan bergabung dengan kelompok tertentu yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” tegas mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini.
Kepada personel terlibat pengamanan ini, Ruddi mengimbau agar melakukan koordinasi dan pencegahan agar tidak ada aksi unjuk rasa dan rusuh yang berkaitan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pengamanan ketat yang dilaksanakan terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan dapat menghilangkan rasa cemas dan rasa takut masyarakat apabila ada kegiatan unjuk rasa maupun rusuh masa di sekitarnya.
Mantan Kapolres Badung ini juga menyampaikan rambu-rambu yang harus dipatuhi personel di lapangan, yaitu jangan underestimage setiap permasalahan, segera antisipasi serta atasi jangan sampai menjadi konflik sosial baik regional maupun nasional. Kordinasikan dengan prmerintah daerah, TNI, para tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mempengaruhi jalannya pelantikan.
Melaksanakan patroli sinergi bersama TNI pada tempat-tempat kumpulnya masa, jalur menuju titik kumpul masa dan pelaksanaan cipta kondisi. “Saya yakin dan optimis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, kita tetap dapat memberikan yang terbaik untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Niat yang tulus ikhlas disertai kerja keras yang kita lakukan menjadi komitmen yang harus dijaga untuk merebut hati masyarakat dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri,” harap Ruddi. (Kerta Negara/balipost)
