DENPASAR, BALIPOST.com – Membangun jejaring dengan media lokal yang populer kini gencar dilakukan Kementerian Sosial. Hal ini, menurut Staf Ahli Menteri Sosial, Dr. Sonny M. Wanalu, Selasa (15/10) saat berkunjung ke Bali Post, untuk membangun jaringan kelembagaan sehingga program-program Kemensos di bawah kepemimpinan Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, bisa tersosialisasi dengan baik.
Sonny yang juga Plt. Kepala Biro Humas Kemensos ini mengutarakan melalui sosialisasi yang baik, program-program kerja Kemensos bisa terwujud dalam upaya menyejahterakan bangsa. Sebab, kata mantan redaktur di Harian Waspada ini, banyak program kerja Kemensos yang sudah dijalankan namun masyarakat belum banyak yang tahu.
Ia pun, mengaku mengunjungi Bali Post karena sudah melihat track record koran tertua di Bali ini. Ke depan, ia berharap Bali Post mempunyai komitmen dalam membantu pemberitaan program-program Kemensos yang ada di Bali. “Berdasarkan data BPS dan Bill Gates Foundation, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun dari dua digit menjadi satu digit, salah satunya karena program Kemensos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai,” jelasnya.
Sonny mengungkapkan dua tugas utama Kemensos, yakni melayani pemerlu masalah kesejahteraan sosial dan memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. “Kelihatannya hanya dua, tapi persoalan sosial ini memicu kemiskinan yang menjadi masalah bangsa yang harus dituntaskan,” paparnya.
Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan MoU antara Kemensos dengan Bali Post terkait tanggung jawab sosial di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. “Media massa mempunyai tanggung jawab sosial dalam memberitakan program-program Kemensos ini sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” sebutnya didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Mahendra.
Sementara itu, Dewa Mahendra mengatakan selama ini Dinsos Bali sudah berupaya menjalankan program-programnya lewat beragam kegiatan. Media massa, diakuinya, memiliki peran penting menginformasikan peristiwa sosial yang tidak diketahui sehingga bisa dilakukan upaya penanganan. “Kami punya TRC (Tim Reaksi Cepat) yang bergerak begitu ada informasi terkait peristiwa sosial yang perlu penanganan,” jelasnya.
Terkait pemberdayaan pemerlu masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diterangkan Kepala Pusat Rehabilitasi “Mahatmiya” Bali, Ketut Supena, pihaknya berupaya memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Salah satunya dengan membuka kafe yang dikelola penyandang disabilitas sensorik netra. (Diah Dewi/balipost)
