DENPASAR, BALIPOST.com – Pemantapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 berlangsung alot di DPRD Bali, Jumat (18/10). Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi itupun sempat diwarnai skorsing sekitar 15 menit.
Salah satunya menyangkut rencana pemotongan hibah yang difasilitasi dewan untuk membiayai program prioritas gubernur. “Biasa itu kalau bicara anggaran kan harus ada kesepahaman, mana anggaran prioritas yang didahulukan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry usai memimpin rapat yang berlangsung tertutup itu.
Sugawa Korry menambahkan, dewan pada intinya memfasilitasi hibah untuk masyarakat. Kemudian saat ini ada pula kepentingan dalam rangka mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang membutuhkan anggaran lebih besar.
Sedangkan peningkatan pendapatan daerah tidak sebesar kebutuhan itu, sehingga memang harus ada pos yang ‘diikhlaskan’. “Kita dari DPRD memahami itu. Jadi fasilitasi hibah dikurangi. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, kembali lagi diberikan,” jelas Politisi Golkar ini.
Menurut Sugawa Korry, fasilitasi hibah oleh dewan sebetulnya penting. Akan tetapi, lebih penting program prioritas gubernur.
Awalnya, eksekutif meminta agar alokasi hibah dipotong dari Rp 4 miliar per anggota dewan menjadi Rp 2,5 miliar. Setelah dilakukan diskusi, pemotongan disepakati Rp 1 miliar saja dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3 miliar per anggota.
Ini adalah bentuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif di dalam menggunakan hak budgeting. “Sudah kita sepakat, walaupun sempat diskusinya panjang. Sempat ada skorsing juga kira-kira 15 menit, akhirnya sepakat semua,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Sugawa Korry, performance RAPBD 2020 yang awalnya terkesan negatif alias turun dari tahun anggaran 2019 juga sempat disoroti. Sebab, dewan menghendaki agar performance RAPBD 2020 harus optimis atau meningkat dari sebelumnya. “Tetap kita harus mengesankan optimis,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua TAPD sekaligus Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, rancangan KUA-PPAS 2020 yang sudah disepakati akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada 30 Oktober. Rancangan pendapatan dan belanja daerah sebelum dihitung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) memang lebih rendah bila dibandingkan APBD Induk 2019.
Masing-masing, Rp 5,313 triliun lebih untuk pendapatan daerah dan Rp 5,756 triliun lebih untuk belanja daerah. Tapi setelah dihitung dengan DAK, pendapatan daerah dirancang Rp 6,605 triliun lebih dan belanja daerah dirancang Rp 7,048 triliun lebih, dengan defisit Rp 442 miliar lebih yang akan ditutupi dari Silpa.
Khusus pendapatan asli daerah dirancang Rp 3,762 triliun lebih. Rancangan ini meningkat bila dibandingkan APBD 2019 yang menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 6,323 triliun lebih, belanja daerah Rp 6,834 triliun lebih, dan pendapatan asli daerah Rp 3,587 triliun lebih. (Rindra Devita/balipost)
