DENPASAR, BALIPOST.com – Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Pemprov Bali sudah turun dari Kementerian PAN-RB. Bali kebagian 676 formasi dari berbagai kualifikasi. Formasi ini selaras dengan lima program prioritas dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sebelumnya, Pemprov Bali melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengusulkan 1.000 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Usulan awal memang tidak hanya PNS, tapi juga P3K yang lebih diarahkan ke fungsional. Tapi P3K mungkin akan keluar formasinya belakangan dengan melihat kesiapan daerah karena itu akan menjadi beban APBD-nya,” jelas Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana di kantornya, Senin (21/10).
Dikatakannya, formasi CPNS yang turun dari pusat telah sesuai dengan jumlah PNS yang akan pensiun. Sebelumnya, Pemprov Bali mendapatkan jatah lebih banyak yakni 818 formasi, namun hanya terisi sekitar 700. Untuk 676 formasi tahun ini, mayoritas di bidang kesehatan, infrastruktur, pengelolaan keuangan, aset dan pendidikan.
Selain kualifikasi pendidikan dan jumlah yang dibutuhkan per bidang, formasi tersebut juga dilengkapi dengan lokasi penempatannya. “Sekarang sangat selektif. Jangan sampai nanti kita membutuhkan (misalnya) guru di bidang bahasa Bali, tahu-tahunya yang kita rekrut di luar itu. Kan sama juga masalahnya, tidak terpecahkan,” ujarnya.
Pendaftaran akan diumumkan dan dibuka pada November mendatang secara online di website BKD. Selama proses ini, panitia seleksi dan pelamar diupayakan tidak bertemu. Sebelum pengumuman dan pembukaan pendaftaran, terlebih dulu akan dibentuk tim seleksi yang diketuai Sekda Provinsi Bali, BKD, Inspektorat serta melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, Ombudsman dan BPKP. Di sisa waktu 2019 ini, hanya akan dilakukan seleksi administrasi.
Setelah pengumuman seleksi administrasi, masyarakat diberikan masa sanggah.
“Misalnya tidak lulus di administrasi, boleh menanyakan dimananya dia tidak lulus. Kita juga akan membuat sebuah sistem bagi yang tidak memenuhi syarat ada penjelasannya. Tapi kalau tetap menanyakan, boleh, agar semuanya transparan,” tambahnya.
Menurut Lihadnyana, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) akan dilaksanakan sekitar Februari 2020. Pelamar yang lolos seleksi administrasi terlebih dulu mengikuti TKD yang mencakup wawasan kebangsaan, intelegensia umum, dan kepribadian. Setelah lulus passing grade TKD, baru bisa melanjutkan ke TKB.
Demi kelancaran pelaksanaan rekrutmen CPNS, Pemprov diminta memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan (tempat dan sarana tes-red) berikut anggarannya. Pihaknya juga mengantisipasi calon pelamar dari kabupaten yang tahun ini tidak mengusulkan formasi CPNS seperti Badung, Tabanan dan Gianyar.
Pihaknya juga sedang memikirkan persyaratan-persyaratan teknis yang nanti diusulkan ke sekda dan gubernur, misalnya IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). ”Tetapi ini baru menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga ASN di Pemprov Bali benar-benar ASN pilihan,” terangnya. (Rindra Devita/balipost)
