Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tak pernah lelah melakukan penindakan terhadap pejabat-pejabat yang melakukan berbagai praktik suap dan korupsi. Saya mendukung langkah KPK ini.
Mudah-mudahan langkah KPK ini tidak dihambat oleh partai politik yang kadernya tersandera oleh KPK. Melihat banyaknya pejabat publik yang ditahan KPK, ke depan, partai politik harus melakukan seleksi ketat dalam merekomendasikan kadernya untuk jabatan politik.
Jika memungkinkan partai politik yang kadernya terjerat korupsi didenda. Artinya, ketika ada kader partai politik yang duduk di pemerintahan terkena OTT KPK, besaran jumlah uang yang dikorupsi wajib dibayarkan oleh partainya. Atau setidaknya ada beberapa persen yang mesti menjadi beban partai. Dengan cara ini, partai tak bisa hanya dengan memecat kadernya yang terjaring OTT, urusan selesai.
Saya yakin, ketika kader partai terseret OTT nama partai akan terseret juga. Jika perlu, KPK juga harus terbuka mengumumkan kader politik mana saja yang paling banyak ditangkap KPK. Ini penting menjadi rujukan agar jangan sampai ketika banyak kader partai terjaring KPK, justru Undang-undang KPK yang dirombak. Yang jelas, rakyat mendukung KPK tetap kuat.
I Putu Trinatha
Gianyar, Bali
