DENPASAR, BALIPOST.com – Pemprov Bali berencana menambah penyertaan modal di PT. Jamkrida Bali Mandara dalam RAPBD 2020. Selama ini, Pemprov sudah menyertakan modal sebanyak Rp 120 miliar dan akan menambah Rp 10 miliar lagi.
Rencana penambahan ini rupanya tidak lepas dari permohonan yang diajukan Jamkrida. “Memang kita sebelumnya mengajukan permohonan kepada pemegang saham, terutama dari Provinsi Bali,” ujar Direktur Utama PT. Jamkrida Bali Mandara, I Ketut Widiana Karya kepada Bali Post, Rabu (23/10).
Menurut Widiana Karya, penambahan modal itu sangat dibutuhkan untuk bisa memperbanyak penjaminan bagi UMKM. Sebab, modal turut menentukan besar-kecilnya penjaminan atau yang disebut dengan istilah gearing ratio sesuai ketentuan OJK.
Saat bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster, dirinya juga sudah menyinggung hal itu. Gubernur pun dikatakan sudah membicarakannya dengan OPD terkait seperti Bappeda Litbang dan Biro Ekonomi untuk menambah modal penyertaan di Jamkrida sebesar Rp 10 miliar. “Jadi kita sangat senang bisa ditambah. Senang dalam arti bahwa kita bisa memperbesar kapasitas penjaminan,” jelasnya.
Selain provinsi, lanjut Widiana Karya, kabupaten/kota lain juga diharapkan menambah penyertaan modal di Jamkrida. Terutama dari Kota Denpasar, karena penjaminan terbanyak ada di ibukota provinsi Bali itu.
Namun yang baru-baru ini menambah modal justru Kabupaten Klungkung, Gianyar, Jembrana dan Tabanan. Secara keseluruhan, penyertaan modal kabupaten/kota di Bali mencapai Rp 12 miliar. Khusus kabupaten Gianyar bahkan mau menambah modal lagi sebesar Rp 1 miliar.
“Kalau dihitung gearing ratio, lebih besar penjaminan yang kita lakukan dibandingkan modal Gianyar yang disetor ke Jamkrida. Pak Bupati mungkin sudah melihat banyak UMKM yang sudah dijamin sehingga keputusan beliau modal ditambah,” imbuhnya.
Widiana Karya menambahkan, Jamkrida sudah menjamin Rp 11,6 triliun plafon kredit sejak berdiri 8 tahun lalu. Sedangkan jumlah nasabah atau UMKM mencapai 222.423 yang sudah dijamin. Namun demikian, sebetulnya masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses kredit bank lantaran belum mempunyai jaminan.
Dari data yang ada, Bali tercatat memiliki 350 ribuan UMKM. Jika rencana menambah penyertaan modal dari provinsi sebesar Rp 10 miliar dan Gianyar sebesar Rp 1 miliar disetujui, maka Jamkrida akan memiliki total modal Rp 143 miliar. “Dengan kapasitas sekian, kita bisa memberikan penjaminan 40 kali dari modal itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai Jamkrida memiliki prospek bisnis yang bagus. Dari tahun ke tahun, devidennya juga terus meningkat.
Dengan tambahan penyertaan modal yang direncanakan Rp 10 miliar, maka Jamkrida akan bisa memberikan jaminan kepada UMKM senilai Rp 400 miliar. “Untuk Jamkrida yang paling penting adalah penjaminan karena Jamkrida ini sebenarnya bukan pure bisnis, tetapi dia memberikan penjaminan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Menurut Dewa Indra, semakin banyak UMKM yang bisa diberikan penjaminan tentu akan membuat UMKM semakin berkembang. Imbasnya, perekonomian bergerak dan pertumbuhan ekonomi pun akan semakin baik. Dalam hal ini, kelompok kecil-menengah akan semakin banyak masuk dalam perekonomian daerah. (Rindra Devita/balipost)
