BANGLI, BALIPOST.com – Tanpa kawasan dataran tinggi Bangli, sebagian wilayah daerah Bali Selatan tak mungkin mendapatkan suplai air yang memadai. Ibaratnya, mereka berkorban untuk orang lain.
Dikatakan demikian, karena banyak desa di kawasan Bangli yang memberikan suplai air ke daerah lain, sementara warganya sendiri kesulitan mengangkat air ke permukaaan. Makanya sangat tepat Bangli ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Perda RTRW Provinsi Bali.
Sebagai daerah konservasi dan penyangga, Bangli menjadi kabupaten penghasil udara dan air bersih untuk Bali. Dalam menjaga daerah konservasi tetap lestari, Pemerintah Kabupaten Bangli dibawah kepemimpinan Bupati I Made Gianyar dan Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta sangat komit menjalankan Perda dan terus menggerakan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi menjaga kelestarian alam dan hutan.
Namun sayang, perhatian yang didapat Kabupaten Bangli selama ini masih sangat minim. Bupati Bangli I Made Gianyar menilai kebijakan dan keputusan Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Kabupaten Bangli sebagai daerah konservasi dan penyangga memang sangat tepat. Baik secara kelimuan maupun konsep Hindu di Bali.
Bangli yang secara kewilayahan berada di hulu Bali, tidak mungkin dieksploitasi seperti kabupaten lain yang ada dihilir. Hutan dan alam di Bangli harus tetap dijaga.
Pembangunan harus dibatasi. “Dalam Agama Hindu kita mengenal konsep Tri Hita Karana, hulu-teben, segara-gunung yang sudah diwariskan nenek moyang terdahulu. Tidak bisa disamakan antara di hulu dengan di hilir. Kalau di hulu alamnya dieksploitasi dan dialihfungsikan, debit air akan menurun dan sumber mata air akan hilang,” kata Made Gianyar.
Namun demikian, di tengah status yang disandang sebagai daerah konservasi, rakyat Bangli juga tetap memerlukan kesejahteraan. Menurut Made Gianyar, ketika Bangli harus menjalankan kewajiban menjaga alam dan hutan demi menjaga ketersediaan air bersih di Bali, harus ada komitmen dan kontribusi dari Pemerintah Provinsi termasuk pemerintah kota/kabupaten lainnya terhadap Bangli. “Sekarang Bangli sangat komit menjadi daerah konservasi dan penyangga. Bangli tiak membangun hotel berbintang. Masyarakat bergerak di sektor pertanian dan terus bergerak di ekonomi primer. Kemarin saat hutan terbakar rakyat bahu-membahu memadamkan api biar hutan tidak gundul. Biar debit air terjaga. Lalu apa yang didapatkan rakyat Bangli?” ujarnya.
Kata Made Gianyar semua pihak harus lebih memahami dan menyadari peran Bangli dalam menjaga ketersediaan air dan udara bersih di Bali dengan memberi kontribusi dalam bentuk apapun juga. “Jangan ada yang berpandangan Bangli hanya menjadi peminta-minta,” tambahnya.
Diakui Bupati asal Desa Bunutin, Kintamani ini selama ini memang sudah ada beberapa kabupaten seperti Badung dan Denpasar yang memberikan kontribusi untuk Bangli dalam bentuk bantuan dana
penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Rencananya Gianyar juga akan menyisihkan hasil PHR-nya untuk Bangli.
Ke depan, kesadaran dari kabupaten lain utamanya yang memanfaatkan sumber air dari Bangli juga diharapkan bisa terbangun. “Sekarang bagaimana format yang disepakati gubernur dan kabupaten lain. Kita inginnya bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama rasa, sama rendah,” ujarnya.
Dalam menjaga kelestarian alam dan sumber air, bupati yang menjabat untuk dua periode ini juga mengharapkan ada partisipasi dari pemerintah provinsi dan pusat. Gianyar sudah membuat perencanaan tentang pengelolaan kelestarian danau.
Pihaknya merencanakan membuat tanggul-tanggul air untuk menekan sedimentasi di dasar Danau Batur. Di samping itu membuat batas yang jelas antara lahan pertanian dan danau untuk mengurangi pencemaran akibat pola pertanian non-organik. Namun sejauh ini dukungan riil yang diberikan untuk Bangli merealisasikan rencana itu belum dirasakan. (Dayu Swasrina/balipost)
