BANGLI, BALIPOST.com – Mantan Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata mendukung langkah Made Subrata, adik Bupati Bangli I Made Gianyar mundur dari penjaringan PDIP dan kemudian gabung ke Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Bangli 2020. Kader senior PDIP Bangli juga mengaku sudah mantap dan bersedia mendampingi Made Subrata.
Terkait sikapnya ini, dia pun telah siap menanggung segala konsekwensi dan sanksi dari partainya. Ditemui Selasa (29/10), Kutha Parwata mengungkapkan alasan dirinya mendukung Made Subrata maju dalam Pilkada Bangli lewat partai Golkar. Dia merasa tak puas dengan makanisme konsolidasi di DPC PDIP Bangli yang belakangan ini sudah mulai berubah.
Dulu, jelasnya, konsolidasi partai selalu dimulai dari kepengurusan tingkat anak ranting. Kemudian berlanjut ke tingkat desa, lalu kecamatan setelah itu naik ke Kabupaten. Mulai sekitar tahun 2015, dia melihat mekanisme konsolidasi berubah.
Konsolidasi justru diawali di tingkat DPC. Kemudian baru dilakukan konferda ke tingkat Propinsi dan kongres. Setelah itu, baru ada konsolidasi partai lagi turun. “Secara pribadi saya anggap, proses demokratisasi tidak lagi dari buttom up. Tapi dari top down. Sehingga banyak kader-kader kita, terutama dari pengurus tingkat banjar hingga kecamatan menjadi tidak tahu dan tidak puas,” terangnya.
Pria yang mengawali masuk PDIP pada 1997 sebagai Koordinator Desa Bangbang, Tembuku ini mengatakan, selama ini PDIP dikenal sebagai partainya rakyat sejati. Mekanisme yang dijalankan menganut system sandal jepit. Maksudnya mengutamakan aspirasi akar rumput. “Sekarang roh PDIP sudah mulai hilang. Ini bisa menjadi boomerang ke depan,” kata Kutha Parwata.
Karena itulah, dirinya atas masukan dan aspirasi kekecewaan dari rekan-rekannya di sesama PDIP di tingkat ranting mencoba “melawan”. Dengan sikapnya ini dia ingin memberitahukan persoalan yang terjadi di akar rumput PDIP ke tingkat pengurus elit.
Mengenai adanya keinginan Subrata agar dirinya menjadi pendamping nanti, Kutha Parwata menyatakan bersedia. Dia mengatakan Subrata sudah menjadi pengurus ranting di PDIP sejak lama.
Jauh sebelum kakaknya, I Made Gianyar masuk jadi kader PDIP. Selain punya kesamaan pandangan, dia juga mempertimbangkan asal Subrata yang dari Kintamani. “Saya realistis saja. 42 persen pemilih Bangli ada di kecamatan Kintamani. Sisanya ada di tiga kecamatan, yakni Bangli, Susut dan Tembuku. Dengan komposisi seperti itu, saya melihat karakteristis masyarakat di Kintamani masih manut mengikuti para tokohnya. Sehingga saya punya keyakinan Kintamani Bangli Satu (KBS) seperti yang selama ini diwacanakan, untuk saat ini mesti akan berlaku juga dalam Pilkada Bangli ke depan,” terangnya.
Saat ini, dia mengaku sudah mulai turun ke masyarakat menyatakan dirinya akan maju. Dia memulai dari daerah asalnya, Tembuku.
Mengenai kemungkinan adanya sanksi dari PDIP atas sikapnya itu, dia mengaku siap mengerima hal itu. “Sanksi itu memang menjadi risiko, dan saya siap menerima risiko itu nantinya,” katanya.
Seentara itu, Ketua DPC PDIP Bangli Sang Nyoman Sedana Arta saat dikonfirmasi terpisah masih belum mau bicara soal sanksi atas sikap Kutha Parwata. Dia mengatakan semua organisasi termasuk PDIP punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas. “Semua organisasi, tidak hanya organisasi politik. Organisasi apa pun tentunya punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pastinya organisasi itu, akan menerapkan AD/RT-nya masing-masing. Semua punya mekanisme tentunya kita hargai dan semua punya aturan yang penting untuk kita taati dan kita hormati sebagai anggota dari organisasi tersebut,” jelasnya.
Sedana Arta juga mengaku belum rencana memanggil Kutha Parwata secara khusus. Di DPC PDIP Bangli selama ini rutin menggelar rapat tiap minggu sekali. Kemungkinan dalam rapat nanti, hal ini menjadi salah satu yang akan dibahas. (Dayu Swasrina/balipost)
