Saya kaget saja membaca Harian Bali Post bahwa Presiden akan menindak aktor desa fiktif. Jika sampai hal itu terjadi, sampai ada desa yang bertahun-tahun fiktif namun tetap dapat anggaran, rasanya ada hal yang aneh dalam pengawasan.
Kenapa tak dilaporkan sejak awal jika ada desa-desa yang bermasalah dalam kenyataan, walaupun secara administrasi benar. Yang jelas, berita ini menjadi hal yang memprihatinkan di tengah kita membanggakan kinerja sejumlah desa dalam mengelola dana desa. Mudah-mudahan aktor desa fiktif ini memang segera ditangkap dan dijelaskan ke publik mengapa sampai fiktif.
Hal lainnya, saya juga merasa perlu menyampaikan bahwa dana desa agar digunakan secara benar. Jangan sampai ada kepala desa yang tersandera dana desa. Itu artinya peran pengawasan agar dilakukan secara bagus. Jangan banyak program tetapi pengawasannya kedodoran.
Apalagi sampai ada pengawas yang bermain mata dengan kepala desa. Saya sangat setuju jika dana desa benar-benar dikontrol penggunaannya, jangan dibelikan fasilitas kepala desa yang oleh masyarakat dinilai belum penting. Kepala desa juga harus peka dengan kepentingan warganya. Saya yakin jika dana desa dikelola dengan baik, maka pertumbuhan dan pemerataan pembangunan akan cepat dicapai.
I Putu Daramana
Denpasar, Bali
