Oleh GPB Suka Arjawa
Pada perayaan ulang tahun Partai Golkar yang ke-55 yang baru lalu, Presiden Joko Widodo memesankan bahwa agar partai ini mampu mempertahankan kondusivitas internalnya. Ini merupakan pesan langsung dari presiden pada partai yang boleh dikatakan tertua dan awet di Indonesia.
Ini diungkapkaan karena menjelang pemilihan ketua umum pada musyawarah besar partai ini awal Desember 2019 mendatang, telah mulai ada riak kecil di dalam tubuh mereka. Pada kesempatan itu juga, Joko Widodo menyindir Ketua Umum Partai NasDem, yang disebut berangkulan dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera. Menarik untuk dilihat pada pertemuan ini karena ada pesan dari pemimpin pemerintahan kepada partai politik di Indonesia, yang mungkin oleh beberapa pihak dapat saja dinilai sebagai campur tangan dari presiden.
Tetapi, pada konteks pemerintahan keterkaitan antara presiden dengan partai politik (mana saja), cukup dekat dan cukup penting. Kedekatan keterkaitan antara presiden dengan partai politik yang ada di dalam satu negara, adalah dalam hal fungsi partai itu di dalam sistem pemerintahan.
Di Indonesia, partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas pemerintah, sehingga apabila stabilitas internal partai itu guncang, dapat dikatakan juga akan mempunyai gangguan kepada pemerintahan. Partai politik mempunyai tangan-tangan yang “bergentayangan” di dalam lembaga legislatif, yang fungsinya ikut membuat keputusan atau membuat undang-undang.
Presiden dalam merancang kebijakan dan membuat aturan baru, akan sangat tergantung juga kepada konsistensi dan dukungan sikap dari lembaga legislatif. Apabila sebagian dari anggota legislatif yang notabene merupakan anggota partai itu mempunyai sikap yang tidak kondusif di dalam partainya, dapat ikut memberikan pengaruh kepada putusan kepada kebijakan presiden. Jika presiden misalnya kelihatan berpihak kepada satu faksi (kelompok) di dalam tubuh partai, maka kelompok lain yang akan menentang kebijakan presiden. Ini akan menjadi hambatan presiden dalam menjalankan kebijakan.
Fenomena partai politik yang ada di Indonesia, masih menjalankan tradisi “paternalistik” tetapi pada sisi lain juga mempunyai budaya “menendang” tanpa tedeng aling-aling. Para politisi partai politik Indonesia mempunyai kepatuhan kepada pemimpinnya, dan pemimpinnya patuh kepada pemimpin yang lebih tinggi. Ini tidak dapat dilepaskan dari budaya balas jasa, yang mempunyai akar juga pada tradisi gotong royong.
Perekrutan anggota partai termasuk juga untuk membesarkan dan memakainya di partai, sangat dipengaruhi oleh ketua partai tersebut. Itulah yang membuat partai politik sering kali mempunyai “faksi” tidak resmi, yang artinya seorang anggota partai cenderung melekat pada tokoh tertentu di partai tersebut.
Selanjutnya, dan terutama pada zaman reformasi ini, di mana pemimpin pemerintahan membuat kebijakan mengajak partai politik untuk bergabung di pemerintahan, maka mau tidak mau ketua partai tersebut mempunyai nilai hormat dengan pemimpin pemerintah (dalam hal ini adalah presiden). Di sinilah kemudian terlihat lika-liku dari hubungan partai politik dengan pemimpin pemerintahan.
Sebaliknya, apabila pemimpin partai “beroposisi” terhadap orang-orang partainya sendiri, mereka akan bersikap kritis kepada pemimpinnya kemudian membikin onar, bahkan melepaskan diri dan membentuk partai baru. Kemudian muncul pertentangan yang lebih meruncing lagi ke dalam pemerintahan. Tentu apabila pemimpin partai yang bersangkutan memihak pemerintah.
Jadi, masuk akal apabila presiden kemudian memberikain nasihat kepada partai politik agar stabilitas internalnya terpelihara. Apalagi dalam hal partai terbesar di Indonesia, yaitu Partai Golkar. Partai inilah yang paling modern dan sudah jelas paling besar di Indonesia.
Apabila Golkar guncang, pemerintah juga guncang. Gangguan kepada menteri yang berasal dari Partai Golkar, gangguan pada para anggota legislatif partai ini di DPR, pasti akan berpengaruh pada stabilitas nasional. Ada simbiose antara pemerintah dengan Partai Golkar. Maka kepentingan dari presiden untuk memberikan nasihat kepada Partai Golkar, tidak lain untuk ikut menjaga stabilitas nasional.
Saat ini, stabilitas tersebut penting dilakukan. Bahwa hal ini diperlukan untuk menghadapi situasi perekonomian internasional yang memburuk (persaingan antara Amerika Serikat dengan China), itu adalah benar. Tetapi yang juga tidak dapat dikesampingkan, mempunyai tujuan sosial psikologis.
Rakyat Indonesia sudah lelah melihat dan merasakan ketegangan politik, terutama persaingan kandidasi pemilihan presiden yang baru lalu. Rakyat melihat bagaimana unjuk rasa tersebut berlangsung keras di Jakarta, dan merasakan bagaimana psikologis diri melihat kejadian demikian, yang disiarkan oleh media nasional.
Kerusuhan itu dilihat oleh wanita dan anak-anak, sesuatu yang seharusnya tidak disiarkan secara langsung, meski demi alasan kebebasan informasi. Dengan konteks itu, partai politiklah yang harus mempunyai tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga stabilitasnya, dan presiden mengingatkan hal itu, sebagai pemimpin pemerintahan.
Ada satu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia sehubungan dengan peringatan presiden ini, yaitu bahwa kegotongroyongan itu masih terlihat dan hubungan hierarki juga kentara. Kegotongroyongan kelihatan bahwa dalam hal memelihara keamanan dan stabilitas itu tidak harus melulu dilakukan oleh pihak kepolisian, juga tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga hubungan interaksional oleh semua komponen.
Dalam hal tulisan ini, komponen itu adalah partai, yaitu Partai Golkar. Sindiran yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai NasDem, kiranya juga mempunyai makna yang sama, yaitu bergotong royong untuk menciptakan stabilitas nasional. Memang ada tanada-tanda bahwa NasDem, yang semula demikian gencar mendukung Joko Widodo dalam pencalonan presiden yang lalu, sudah mulai agak bergeser karena menjalin hubungan erat dengan oposan dari Joko Widodo dalam pencalonan presiden beberapa waktu lalu. Dan hubungan hierarki terlihat bahwa orang yang lebih tua tetap menjadi kiblat petunjuk, dalam hal ini adalah Presiden.
Inilah kultur Indonesia yang harus dilihat secara jernih oleh para politisi, dan tentu saja masyarakat. Demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kultur dasar dari masyarakat. Karena itu, janganlah terlalu berlebihan memandang demokrasi itu di Indonesia. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mengakar pada budaya Indonesia, bukan sok Barat, liberal.
Penulis adalah staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Udayana
