NEGARA, BALIPOST.com – Setelah KPU Jembrana meminta tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) Jembrana 2020, giliran Bawaslu mengajukan permintaan serupa. Dari informasi, Bawaslu Jembrana mengusulkan anggaran hampir setengah miliar untuk kepentingan honor Panwascam dan kegiatan pendukung lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Senin (18/11), membenarkan adanya usulan dari Bawaslu Jembrana setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani. Bawaslu, menurut, Susrama mengusulkan anggaran sebesar Rp 474.218.000 untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan pada Pilbup Jembrana 2020.
Komisi I juga telah bertemu dengan Bawaslu untuk diskusi. Rencananya hal ini akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Diakui dari pembahasan anggaran dengan TAPD telah disepakati bila ada penambahan anggaran untuk kepentingan Pilbup Jembrana. “Kita akan berikan masukan usulan ini ke Banggar (badan anggaran). Agar selanjutnya dikomunikasikan dengan TAPD Pemkab Jembrana,” terang politisi PDI Perjuangan ini.
Meski mengakomodir usulan tersebut, pihaknya belum bisa menjanjikan bahwa usulan ini bisa direalisasikan. Apalagi sebelumnya terdapat tambahan anggaran yang cukup besar untuk KPU Jembrana dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, usulan yang diajukan Bawaslu ini secara teknis juga berbeda dengan usulan KPU Jembrana. Usulan KPU untuk honor penyelenggara Ad-hoc berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan KPU RI setelah ada penandatangan NPHD.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan mengatakan secara teknis tambahan anggaran ini akan digunakan guna memenuhi honorarium Panwascam, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan rakor serta perjalanan dinas. Selain itu, juga untuk antisipasi ketika muncul gugatan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Surya Dharma/balipost)
