Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin masih merupakan harapan sebagian besar pencari kerja sampai sekarang. Latar belakang pemikirannya pun mungkin hampir serupa, gaji tetap tiap bulan, berbagai tunjangan dan jaminan sosial serta kenaikan pangkat berkala.
Atau bahkan ada yang masih terjebak dengan pola pikir, menjadi PNS itu sebuah prestise di masyarakat. Tak pelak, tiap kali ada pengumuman lowongan CPNS dari pemerintah, dipastikan pesertanya berjubel rebutan.
Tak hanya itu, berbagai modus dan praktik kriminal juga kerap menyertai tiap kali ada pengumuman penerimaan CPNS. Mulai dari oknum yang menebar iming-iming bisa meloloskan dengan imbalan bayaran tertentu. Berikutnya, masalah pengangkatan dan penerbitan SK PNS.
Semua dikelola dengan jitu para penangkap peluang emas pengumuman perekrutan CPNS. Setelah pengangkatan dengan SK resmi pun masih dimainkan pula. Mulai dari pilihan penempatan di daerah tertentu, sampai pada jual-beli jabatan. Sementara kinerja mereka di birokrasi, kerap menjadi sorotan masyarakat hingga muncul istilah ‘’kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat’’.
Stigma masyarakat ini sampai-sampai memunculkan istilah ‘’mental PNS’’. Meski tidak ada rincian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ‘’mental PNS’’ tersebut. Padahal, Presiden Joko Widodo sejak era kepemimpinannya terus mendengungkan reformasi birokrasi dan revolusi mental.
Ini ditujukan bagi seluruh jajarannya, bahkan masyarakat Indonesia umumnya. Reformasi birokrasi dan revolusi mental inilah yang mesti benar-benar dipahami dan diterapkan dalam upaya mengubah dan membenahi ‘’mental PNS’’ masyarakat. Reformasi dan merevolusi mental masyarakat agar tidak lagi terlalu fokus berorientasi bekerja menjadi PNS.
Di luar sebagai PNS, sebenarnya begitu banyak peluang kerja tersedia. Terlebih pada era digital ini yang ditandai keterbukaan informasi, berbagai peluang itu dapat ditemukan dalam berbagai saluran informasi yang ada. Keterbukaan informasi telah membuka berbagai peluang kerja. Mereka yang cepat tanggap menangkap peluang-peluang yang ada, melakukan revolusi mental dengan merintis berbagai usaha baru (startup).
Penelitian menyebutkan, makin banyak masyarakat yang menjadi wirausahawan maka makin maju perekonomian negara tersebut. Untuk menjadi wirausahawan, bisa dimulai dengan membuat usaha rintisan (startup). Kemunculan startup–startup ini telah dirasakan betul mendorong dan menggerakkan perekonomian sampai ke pelosok.
Salah satu contoh Gojek (usaha ojek online). Kemunculannya tidak hanya mampu membangkitkan usaha di bidang jasa transportasi, tetapi juga usaha ikutannya. Mulai dari berbagai gerai restoran, fashion bahkan sampai usaha rumahan (rumah tangga) kini menggeliat dengan kehadiran startup yang CEO-nya kini dipercaya menjadi salah satu menteri kabinet Presiden Jokowi.
Di tengah persaingan perekonomian dunia sekarang ini dan ke depan, sudah saatnya orientasi pencari kerja tidak lagi terlalu fokus pada peluang supersempit menjadi PNS. Inilah tugas pemerintah dan kesadaran masyarakat, mengubah stigma ‘’mental PNS’’ menjadi ‘’mental startup’’.
Itulah revolusi mental sejatinya yang dimaksudkan Presiden Jokowi, untuk menyiapkan bangsa ini bersaing dalam percaturan internasional. Saatnya ‘’mental PNS’’ dibuang dan ditinggalkan, diganti dengan ‘’mental startup’’.
Menurut saya, kenapa banyak orang bilang gak usah daftar PNS? Alasannya karena yang ikut pendaftaran CPNS tidak sebanding dengan formasi yang dibutuhkan. Contoh: yang dibutuhkan 1 orang pada, tetap yang melamar sampai 1000 orang.. jadi untuk memperebutkan 1 posisi setidaknya harus mengalahkan 999 orang lainnya..
Kesimpulan nya, walaupun CPNS itu formasinya sedikit tetapi tidak menyurutkan jutaan orang untuk mendaftar. Ini realita … Belum lagi kalau ada pengaruh orang dalam, mau sepintar dan secerdas apapun orang itu tidak akan bakalan masuk starting line up.