DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Bali bersama Polda melakukan rapat koordinasi terkait penempatan aksara Bali sesuai isi Pergub No.80 Tahun 2018 di gedung dewan, Rabu (27/11). Rapat yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri pihak eksekutif yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Polda Bali memberi masukan agar upaya pelestarian budaya yang menjadi amanat Pergub 80 juga dibarengi dengan penguatan nasionalisme. “Di sini poinnya cuma penempatan tulisan saja. Di atas itu harus Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, baru di bawahnya aksara Bali,” ujar Kepala Bidang Hukum Polda Bali, Kombes Pol. Moch. Khozin usai rapat.
Bila merujuk pada isi Pergub 80 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, tulisan aksara Bali memang berada di atas tulisan latin. Lanjut Khozin, pihaknya mengusulkan ada revisi dengan tetap menghormati kearifan lokal.
Tujuan utamanya tetap melestarikan budaya Bali. Usulan merevisi penempatan aksara Bali dari semula di atas menjadi di bawah tulisan latin dikatakan mengacu pada sejumlah regulasi. Yakni, UUD 1945 pasal 36, UU No.24 Tahun 2009, dan UU No.12 Tahun 2011, serta isi Sumpah Pemuda terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry mengatakan masukan dari Polda Bali sebetulnya dalam konteks pelestarian budaya juga memperkuat naisonalisme. Namun, penempatan aksara Bali di atas tulisan latin atau Bahasa Indonesia telah sesuai dengan isi Pergub 80 dan Perda No.1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali. Kedua regulasi tersebut ditegaskan sudah diverifikasi Kemendagri dan masuk dalam lembaran daerah.
“Karena apa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan Perda dan Pergub yang sudah diverifikasi, ini tetap dilanjutkan. Kalau ada yang masih kurang sempurna, ya kita perbaiki,” ujar Politisi Golkar ini. (Rindra Devita/balipost)
