DENPASAR, BALIPOST.com – Membangun Indonesia dari Badung. Kalimat ini agaknya tak berlebihan. Mengingat kontribusi kabupaten di Bali Selatan itu, khususnya dari pariwisata, tak bisa dipandang sebelah mata untuk negara.
Devisa pun mengalir begitu deras ke kas pemerintah. Badung pun terus berjibaku mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Seperti apa upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat? Berikut petikan wawancara Wartawan Utama Bali Post Satria Naradha bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa dalam Dialog Indonesia Maju yang disiarkan Bali TV dan Indonesia Network.
Ketika 2015 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, apa yang menjadi pijakan Giriasa (Giri Prasta-Suiasa) untuk memimpin Badung?
Giri Prasta (GP): Jadi, sederhana sekali bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat dan dengan kesejahteraan ini masyarakat menjadi bahagia. Kami melakukan program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola.
Pola pikir kita samakan agar ending-nya jelas. Konsep kita hulu, tengah, dan hilir. Dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, sudah barang tentu kami melaksanakan Nawacita Presiden Joko Widodo yang kami implementasikan dengan lima prioritas bidang pembangunan di Badung. Mana yang prioritas, mana yang urgen.
Lima bidang ini meliputi bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan tenaga kerja, bidang adat, agama, seni dan budaya, serta bidang pariwisata. Ini semua lengkap dengan infrastruktur. Kami sudah merevisi RPJP 2005 sampai 2025, inilah yang dijadikan pedoman untuk menyusun RPJMD Semesta Berencana 2016-2021.
Sekarang Giriasa ini baru empat tahun menjabat, saya kira banyak hal yang belum kita lakukan. Tapi inovasi ini akan kita implementasikan, astungkara di periode berikutnya kami terpilih kembali. Saya kira tidak perlu memikirkan APBD kecil, APBD sedang dan APBD tinggi. Kalau APBD kecil, kuncinya yang penting pemimpin berkomitmen.
Kalau bicara Bali, khususnya di Badung, sebenarnya dari lima bidang ini yang kita bantu adalah dua. Satu, kebutuhan pribadi masyarakat, yang kedua adalah kebutuhan komunalnya.
Contoh kebutuhan pribadi, ada kesehatan gratis, totalitas kita tanggung karena kita menggunakan Tri Kona. Ajaran Hindu, utpeti, stiti dan pralina. Lahir, hidup dan mati. Kita memiliki program Aku Sapa, Administrasi Kependudukan Satu Paket. Biaya ditanggung sepenuhnya, dapat akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak lahir.
Setelah lahir, hidup. Siapa pun hidup ketika sakit itu datang apalagi tidak punya uang, di sinilah bingung luar biasa. Maka kami mengambil kebijakan berobat di rumah sakit, puskesmas. Rumah sakit yang kita ajak kerja sama, berapa pun menghabiskan dana itu kita yang menanggung.
Sampai 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 5 miliar lebih pun kita tanggung. Bahkan kebijakan ini kita berikan lagi, diperlebar lagi dengan santunan penunggu pasien kelas 3 dengan fasilitas kelas 1. Santunan penunggu pasien Rp 200 ribu per hari. Setelah hidup akan mati. Kita berikan santunan kematian Rp 10 juta, akta kematian dan perubahan KK.
Dari 508 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia, astungkara Kabupaten Badung mendapatkan peringkat pertama untuk UHC (Universal Health Coverage). Memang dulu ada pemikiran masyarakat jangan dimanjakan. Semestinya diberikan kail, bukan ikan.
Nah, di sinilah ada perbedaan prinsip. Bagi saya, kalau kail kita berikan, kapan mancingnya? Itulah prinsip kami, saat pertama yang kami lakukan itu adalah kebutuhan dasar dulu kita isi. Setelah kebutuhan dasar, baru kita berikan kail untuk mancing di laut lepas dengan program yang kita lakukan. Karena menurut saya siapa pun yang mengendalikan ekonomi, dialah yang menjadi leader. Harapan kami krama Badung maju, damai, sejahtera, yakin Badung juara.
Apa terobosan monumental yang dilakukan di Badung?
GP : Sejak 2015 dilantik, yang pertama kami lakukan adalah cermat-cermat meningkatkan PAD. Saat pertama menjadi bupati, PAD kita Rp 3,8 triliun dan astungkara sekarang sudah masuk di angka 5,3 triliun. Kita sudah berhitung dengan baik untuk mengatur input, output, dan outcome.
Contoh, 2020 itu PAD Badung dari PHR Rp 4,5 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp800 miliar sehingga menjadi Rp 5,3 triliun. Kami juga menerima bantuan perimbangan dari pusat seperti DAU, DAK, DED dan seterusnya Rp 1 triliun, sehingga APBD Badung sekarang Rp 6,3 triliun.
Pertama yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat karena sudah diatur dalam UU. Misalkan, 20 persen minimal anggaran pendidikan itu wajib. Di sektor kesehatan, minimal 10 persen APBD itu wajib untuk kesehatan.
Saya meneruskan program yang secara yuridis boleh, secara filosofis itu sudah kesepakatan. Maka kami membuat Badung Angelus Buana, Badung berbagi dari Badung untuk Bali sehingga peruntukan PHR yang kita berikan kepada kabupaten di Bali itu bermanfaat bagus untuk kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Di Bali, banyak uang habis untuk yadnya. Kami mengambil kebijakan, membantu pembangunan bale banjar dan wantilan karena merupakan simbol budaya Hindu. Maka di Badung ada istilah bupati bares.
Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan terobosan tersebut?
GP: Sebenarnya kendala itu tidak ada yang begitu prinsip sekali. Kemarin dikabarkan Badung defisit. Ini memang terjadi defisit karena saya ingin mempercepat pembangunan. Kami memiliki 38 OPD, ini bergerak semua. Terutama dinas penghasil, contoh Dispenda, Perizinan dan Pariwisata.
Ketika tidak tercapai, toh juga APBD itu adalah asumsi. Belanja baru komitmen. Jadi, kebutuhan dasar dengan lima bidang itu terpenuhi semua. Kenapa ada defisit kemarin, salah satu contoh karena kami tunda untuk outer ring road, jalan lingkar di Kuta Selatan.
Tetapi saya sekarang sudah mengalokasikan astungkara lagi Rp 50 miliar, selesai. Kedua yang kami harus lakukan adalah MRT.
Kami berkomitmen untuk melaksanakan instalasi terpadu bawah tanah, sehingga kawasan dari Kuta, Seminyak, Legian kita selesaikan dan sekarang sudah proses berjalan. Saya harus berani, yang kedua saya sangat berani. Nyerempet-nyerempet bahaya tapi tidak melanggar hukum.
Apa kesan khusus Pak Ketut Suiasa selama empat tahun mendampingi Pak Giri Prasta?
I Ketut Suiasa (KS): Bicara sosok Pak Giri Prasta yang sekarang ini Bupati Badung, pertama, kita sebagai wakil harus mengenali dulu soal sosok pribadi, kebiasaan, gaya, performance, dan sebagainya yang sifatnya individual pada Pak Giri Prasta.
Saya berkutat di politik dengan beliau hampir 15 tahun lebih ya… cukup mengenal sosok beliau. Yang paling menonjol adalah beliau ini seorang gerakan. Kalau tidak bersosialisasi di tengah masyarakat, beliau itu sakitnya kambuh. Jadi, betul-betul orang gerakan.
Tidak pernah di rumah, bukan berarti tidak mengurus keluarga. Tapi mengurus rakyat. Karena orang pergerakan, maka beliau punya kecepatan, speed yang luar biasa.
Saya sebagai wakilnya tidak boleh dong loyo, tensi saya juga harus naik, harus mengikuti juga. Luar biasa, totalitas kehidupan beliau adalah untuk rakyat dan tidak perlu diragukan. Jarang ada sosok yang semacam ini. Orang-orang itu kan kadang startnya kencang tapi belum sampai di akhir, di pertengahan bahkan perempatan jalan sudah loyo. Tapi beliau on the track.
Kedua, beliau benar-benar care, aspirasi masyarakat begitu cepat direspons. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini kan merespons aspirasi masyarakat itu kan tidak bisa serta merta.
Dalam konteks ini, peran kami untuk membantu mempercepat dengan melakukan peran koordinatif, sehingga kebijakan bupati sudah terkoneksi dengan OPD yang ada. Kajian hukumnya juga kita persiapkan, dan dalam pelaksanaannya melakukan controlling.
Ibaratnya sebuah seni, kami berdua ini adalah seperti penari barong. Beliau di depan, saya harus seirama dan selaras. Menjadi wakil beliau ini, kami harus memperhatikan gerak beliau, kecepatannya, kami harus menyesuaikan terus, sehingga gerak barong kami di Badung benar-benar enak dilihat dan menimbulkan kedamaian. Jadi, ini juga kunci penting.
Sebaik apa pun kegiatan yang dilakukan pemda, seberapa pun itu bermanfaat buat masyarakat, kalau pemimpinnya dilihat tidak bersatu, tidak seirama, saya rasa masyarakat juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Kami sungguh-sungguh menjaga hal itu.
Belakangan ini Badung mengalami masalah sampah, seperti apa langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut?
KS: Ini kan kami pandang sebagai masalah sosial yang bersifat mendadak. Tapi kami tidak menyerah, apalagi Pak Bupati setiap hari dan setiap waktu mengoordinasikan persoalan sampah itu.
Prinsip, Badung siap mandiri. Cuma kan butuh waktu. Badung sebetulnya mandiri di tahun 2021 karena persoalan sampah ini produksi masyarakat setiap hari, setiap detik, setiap menit, volume sekian banyak dan ini adalah soal produk masyarakat yang sepanjang peradaban manusia itu pasti akan ada dan ke depan semakin banyak. Butuh proses dan butuh waktu, karena kita menyiapkan SDM, membuat sistemnya, regulasinya, menyiapkan sarana-prasarana yang cukup dan representatif.
Tapi kemudian prinsip kami di Badung menyelesaikan sampah di sumbernya yakni di tingkat desa dan banjar-banjar. Karena itulah, Bupati sudah memastikan di tahun 2020 ini semua desa dan kelurahan di Badung wajib sudah ada TPST 3R.
Jadi, sampah itu selesai di sumbernya. Sedangkan hal-hal yang tidak mampu ditangani di desa atau banjar itu baru kita ada tempat pengolahan sampah, bukan TPA ini.
Jadi, masyarakat jangan salah interpretasinya. Bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pembuangan sampah yang berskala kabupaten, rencananya ada di Mengwi dan Canggu dan Pak Bupati juga mengharapkan di setiap kecamatan ada, sehingga semakin dekat, semakin cepat, persoalan sampah itu terselesaikan.
Apakah ada ide-ide baru di sisa satu tahun masa jabatan?
GP: Salah satu inovasi ke depan yang harus saya lakukan adalah bagaimana menyempurnakan yang sudah ada. Begitupun bagaimana membuat yang belum ada. Kalau istilah Bali agata, wartamana, anagata, ini yang perlu kita lakukan dengan baik, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Badung dan saya ingin menjadi salah satu tokoh internasional.
Salah satu contoh, Badung sudah me-launching wifi gratis satu kabupaten. Di kabupaten lain belum ada, ini adalah salah satu inovasi yang saya gerakkan. Inovasi yang harus saya lakukan masih banyak. Salah satu contoh yang kita gerakkan mulai 2020 adalah ambulans per kecamatan, dan rumah sakit juga ada penunggu jenazah. Saya sudah persiapkan dengan baik akan ada tempat untuk magebagan, termasuk mobil jenazah.
Untuk krama petani, saya memiliki program wujudkan petani bangga menjadi petani, sehingga ke depan termasuk kita menyiram pupuk itu tidak perlu lagi petani turun. Kita menggunakan drone. Bahkan ada juga infrared untuk mengusir burung. Ini teknologi, di radius dua meter ada burung langsung bunyi.
Saya kira sekarang Badung itu sudah masuk pada tataran ekonomi, maka mulai 2020 ini pada anggaran perubahan kita sudah memberikan kepada krama Badung penguatan modal sebagai wujud kekuatan ekonomi. Masyarakat butuh pelatihan dan penguatan modal.
Badung ke depan saya pastikan sudah menggunakan WeChat sama dengan negara China. Kemarin itu terjadi persoalan sedikit, sehingga bisa bertransaksi di negaranya dan inovasi ke depan termasuk menggunakan e-money dan khusus masalah kesehatan kita harus buat e-healthy.
Itu sudah ada barcode dan CV semua masyarakat Badung. Tidak ada lagi dokter di klinik, rumah sakit, puskesmas menanyakan lagi sakit apa. Langsung tindakan karena sudah ada di barcode e-healthy, bahkan tidak ada antrean lagi.
Ke depan ini pula kami berinovasi untuk membuat taman lansia, bahkan bukan hanya semeton Badung dan Bali, ada juga yang kami fokuskan untuk berwisata lansia. Karena kami melihat, pensiunan katakan dari Jepang atau Inggris, lebih banyak mencari alam untuk peristirahatan.
Sehingga ini kami gerakkan untuk mendapat sumber pendapatan di desa-desa. Sekarang Badung sudah mengembangkan lima desa wisata, ini adalah homebase. Konsepnya, satu, ada agrowisata atau pariwisata berbasis perkebunan, ekowisata atau pariwisata berbasis lingkungan, health wisata atau pariwisata berbasis kesehatan, culture wisata atau pariwisata yang berbasis budaya.
Tujuan saya adalah bagaimana kita membuat masyarakat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Sama juga dengan program Presiden membangun Indonesia dari pinggiran. Beliau juga mengatakan mari kita membangun desa, kami di Badung dibalik desa membangun. Sehingga jarang untuk urbanisasi, kita membuat lapangan pekerjaan di desa itu sendiri.
Pertanyaan sederhana, bisa tidak Pak Giri? CGT — Cenik Gae To. (Rindra Devita/balipost)
