SEMARAPURA, BALIPOST.com – Proyek infrastruktur belakangan kerap menjadi sorotan. Ini setelah ditemukan sejumlah hasil akhirnya yang tidak memuaskan, bahkan ada yang belum tuntas. Rupanya, penawaran pekerjaan fisik pada Dinas PU-PRKP kerap dilakukan sangat rendah, di bawah 80 persen. Penawaran yang dianggap tak wajar itu paling banyak terjadi pada pekerjaan hotmix.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PU-PRKP) Klungkung A.A. Gde Lesmana usai rapat kerja dengan Komisi II DPRD Klungkung, Senin (14/1) lalu.
Lesmana menyebutkan, rata-rata yang ‘bermain keras’ berkaitan dengan penawaran adalah pekerjaan hotmix, karena paket kegiatannya banyak, sedangkan AMP yang ada sangat terbatas. “Kalau infrastruktur bangunan sepertinya tidak ada karena risikonya tinggi. Sementara AMP sebagian besar sudah punya stok dan material pabrik batu sendiri,” katanya.
Pihaknya tidak menyimpulkan adanya penawaran tak wajar mempengaruhi kualitas pengerjaan. Ini menurutnya tergantung kualitas SDM setiap rekanan. Kadang meski penawaran di bawah 80 persen, kualitas pengerjaannya di lapangan cukup bagus. Tetapi ada juga sebaliknya, penawaran di atas 80 persen tetapi kualitasnya jauh dari harapan pemerintah daerah.
Terkait proyek penawaran yang sampai di bawah 80 persen, pihaknya belum bisa menjelaskan. Sebab, itu wilayah teknis yang hanya diketahui kabidnya. “Paradigmanya memang begitu. Semakin banyak penawaran masuk, maka nilai penawaran yang turun akan semakin dimungkinkan. Ini masih terkait dengan kepentingan SDM yang dimiliki rekanan. Ada kekhawatiran tidak bisa membayar SDM yang telah dipekerjakan,” tegas Lesmana.
Salah satu anggota DPRD Klungkung Gde Artison Andarawata mengatakan, dengan situasi seperti ini maka proses pengawasan mesti diperketat. Sebab, pengalamannya saat terjun ke lapangan, banyak masalah dari pengerjaan fisik yang penawarannya sampai di bawah 80 persen.
Anggota dewan lainnya, A.A Gde Sayang Suparta, minta pemkab melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis aspal yang cocok diterapkan di Nusa Penida, sehingga kualitas pengerjaan jalan dapat ditingkatkan. “Silakan gandeng Pusjatan Kementerian PU. Kami sejak awal sudah teriak itu, tetapi eksekutif tak kunjung melakukannya,” jelasnya. (Bagiarta/balipost)
