MANGUPURA, BALIPOST.com – Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Badung tak rasional. Pasalnya, dari jumlah penduduk yang mencapai 488 ribu jiwa, data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih atau 50 persen lebih.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah setempat melakukan validasi data penerima, sehingga Badung benar-benar memiliki data akurat terkait kepesertaan penduduk Badung di BPJS kesehatan. Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dalam rapat koordinasi sinkronisasi pendataan pemberian iuran jaminan kesehatan, Selasa (14/1) mengatakan kegiatan validasi data ini ditarget rampung akhir Januari 2020.
Dengan data yang valid akan lebih efektif dalam penggunaan anggaran APBD untuk pembayaran BPJS Kesehatan. “Langkah validasi data PBI BPJS Kesehatan ini untuk mendapatkan data pasti yang nanti berdampak langsung pada kepastian anggaran yang dianggarkan di APBD,” katanya.
Wabup Suiasa didampingi Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya mengakui data PBI BPJS yang tercatat 256 ribu jiwa lebih belum rasional dibandingkan jumlah penduduk Badung yang mencapai 488 ribu jiwa. Artinya, ada 50 persen warga yang dibiayai dari APBD.
Padahal bila bicara logika jumlah pengangguran sedikit begitu pula KK miskin juga menurun. “Karena itulah kita inginkan dana APBD ini agar efektif sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, sehingga dana-dana ini berapa sebenarnya yang layak dan patut kita anggarkan,” jelasnya. (Parwata/balipost)
