DENPASAR, BALIPOST.com – Beberapa hari terakhir, Bali dihujani berita-berita tentang pembangunan infrastruktur. Dimulai dengan rencana pembangunan LRT yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan pusat pariwisata Kuta.
Lalu menyusul rencana pembangunan Jalan Tol, menyambungkan Tol Trans Jawa yang telah mencapai ujung timur Pulau Jawa. Tak tanggung-tanggung, akan ada lima ruas jalan Tol yang dibangun di Bali.
Sebagian besar pemberitaan tersebut berasal dari media nasional. Warga Bali yang menerima informasi pembangunan infrastruktur yang demikian gencar justru nampak tergagap-gagap.
Tidak hanya warga biasa, bahkan pejabat pun ikut nampak tergagap-gagap, memilih enggan atau pelit berkomentar. “Kalau itu dari kementerian, langsung saja (konfirmasi) ke Pak Gubernur,” ujar Kepala Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi dikonfirmasi, Jumat (24/1) mengenai rencana pembangunan 5 ruas Tol yang disampaikan Kementrian PUPR.
Kalangan wakil rakyat di DPRD Bali juga memilih tidak banyak berkomentar. “Mitra kita di eksekutif belum ada menyampaikan. Ini kan baru berita di media online,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bali, I Kadek Diana ketika dikonfirmasi, Rabu (22/1) terkait wacana pembangunan tol.
Pernyataan kedua pejabat publik tersebut, menjadi indikasi apa yang sedang direncanakan di tingkat pemerintah pusat atas Bali, tak banyak melibatkan pihak daerah. Penandatangan MoU atau rencana pengerjaan, minim kehadiran pejabat Bali.
Setidak-tidaknya itulah yang ditangkap dari pemberitaan di media nasional.
Jawaban yang menunjukkan telah ada koordinasi terkait pembangunan LRT yang mengkoneksikan Bandara Ngurah Rai dengan Kuta.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Kamis (23/1), menyampaikan pihaknya berharap rencana tersebut segera terealisasi. Ia mengatakan, Angkasa Pura 1 telah melakukan koordinasi dengan pihaknya terkait rencana pembangunan LRT.
Rencana pembangunan pun dinyatakan sudah sesuai rencana induk dan saat ini masih dalam tahapan memulai prakarsa dalam kerangka rencana induk KA Bali. ‘’Mudah-mudahan hal ini benar-benar segera bisa terwujud dengan cepat,’’ kata Samsi Gunarta.
Bali, telah sejak awal ada memang dalam kuasa Jakarta. Apa yang terjadi atas Bali sering tak kuasa dibendung jika kuasa Jakarta telah berkehendak.
Bahkan hampir sebagian besar pembangunan proyek raksasa yang merubah wajah Bali adalah kebijakan pusat. Selalu diatasnamakan demi mendukung pariwisata.
Warga Bali dan para pejabatnya lebih sering nampak pasrah, terlalu lemah untuk melawan. Memilih takluk dan tunduk. (Nyoman Winata/balipost)
Bali terkenal bukan karena alamnya saja namun budayanya juga. Pendatang luar yang haus uang berbondong-bondong merambah tanah Bali untuk berbisnis. Mereka punya uang & kuasa. Belajarlah dari orang Betawi yang tidak menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri. Orang Bali harus jadi tuan tanah di tanah leluhur sendiri jangan sampai pendatang saja yang makmur. Sampai kapan masyarakat Bali berdiam diri disaat tanah leluhur are demi are jatuh ke tangan pendatang ??? Mau dikemanakan generasi muda Bali di masa depan ???
Jangan lupa kita minoritas di NKRI yg kita cintai ini.