DENPASAR, BALIPOST.com – Gedung kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali didesain gagah dan berkarakter, yakni akan dibangun berlantai tiga lengkap dengan arsitektur khas Bali. Tak ketinggalan, ada aksara Bali menghiasi gedung tersebut yang berbunyi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. “Saya sendiri yang mengoreksi desainnya sampai jadi desain yang akan dibangun,” ungkap Gubernur Bali Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar, Minggu (26/1).
Menurut Koster, gedung MDA Provinsi akan dibangun di atas tanah milik Pemprov Bali. Tepatnya di bekas kantor Bawaslu Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar. Pihaknya baru pertama kali melakukan pembangunan gedung di luar skema APBD Provinsi, tetapi memakai dana CSR BUMN.
‘’Saya sempat ngobrol (dengan BUMN di Bali) bagaimana kalau CSR ini diarahkan penggunaannya untuk pembangunan yang sifatnya untuk publik, dilaksanakan langsung oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat dan berbekas lama,’’ paparnya.
Selama ini, lanjut Koster, Majelis Desa Adat ‘’numpang’’ berkantor di Dinas Kebudayaan dan hanya diurus oleh pejabat setingkat kepala seksi (kasi). Mantan anggota DPR-RI ini menilai seharusnya tidak demikian. Oleh karena itu, pascamenerbitkan Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, langsung dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang khusus mengurus desa adat.
Sebab, Koster menyadari, desa adat-lah yang menjadi kekuatan Bali sekaligus yang membedakan Bali dengan provinsi lainnya. ‘’Di antara 34 provinsi, hanya di Bali yang bertahan adatnya secara utuh dengan lembaganya yakni desa adat,’’ imbuhnya.
Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, keterlibatan BUMN, BUMD bahkan pihak swasta dalam pembangunan kantor MDA merupakan tonggak baru penguatan desa adat di Bali. Pihaknya mengaku sangat bahagia dan bersyukur sekaligus berterima kasih lantaran kini semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya menguatkan desa adat.
Apalagi sejak berdiri ribuan tahun lalu, desa adat sudah ikut berperan membangun Bali sekaligus NKRI. Desa adat selalu berada di depan dalam menjaga lingkungan, keamanan, kedamaian, hingga menyukseskan program-program pemerintah. ‘’Kebangkitan sekarang di era Gubernur Bapak Wayan Koster ini patut kita syukuri dan mudah-mudahan desa adat di Bali bisa kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengabdi lebih baik,’’ ujarnya.
Petengen Agung MDA Provinsi Bali I Gede Arya Sena menambahkan, penandatanganan kontrak dengan kontraktor dan pengawas pada 17 Januari lalu. Pihaknya antara lain dibantu oleh Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta BPKAD Provinsi Bali. Sebelum dilakukan peletakan batu pertama, Senin (27/1) ini, eks gedung kantor Bawaslu Bali sudah diratakan. ‘’Tanah yang sudah diratakan dan disiapkan seluas 10,9 are. Luas gedung keseluruhan sekitar 600 meter persegi atau sekitar 6 are kali tiga lantai,’’ ujarnya.
Arya Sena menambahkan, pembangunan fisik gedung dan finishing dianggarkan Rp9,18 miliar. Kemudian untuk konsultan atau pengawas dianggarkan Rp417 juta. Di luar itu, pihaknya juga sedang melakukan penghitungan biaya untuk pengadaan meubeler yang harganya mendekati Rp1 miliar atau lebih.
‘’Kita fokuskan mulai Januari ini kita bangun, itu kontraktor maksimum 9 bulan. Sumber dana berasal dari BUMN berskala nasional yang berada di Bali, BUMD yang ada di Bali, dan ada juga swasta murni,’’ katanya.
Menurut Arya Sena, para donatur tersebut ada yang membantu pendanaan gedung MDA Provinsi. Ada pula yang akan membantu pembangunan gedung MDA di kabupaten/kota. Sejauh ini baru Gianyar yang memiliki kepastian untuk membangun sendiri kantor MDA dengan dana APBD kabupaten. Sementara Badung dan Denpasar masih melakukan survei. Sisanya yakni enam kabupaten siap akan dibangun dengan dana CSR. Akan tetapi, baru Tabanan yang siap dari sisi lahan, sehingga kantor MDA di kabupaten tersebut bisa mulai dibangun tahun ini. (Rindra Devita/balipost)
