DENPASAR, BALIPOST.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali menggelar tatap muka dengan TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, di halaman Jayasaba, Denpasar, Minggu (2/2). Acara tersebut sekaligus mensosialisasikan BKK gerakan PKK dan Program TP PKK Provinsi Bali tahun 2020.
Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ni Luh Putu Putri Suastini mengatakan, tatap muka pengurus PKK dari Provinsi hingga tingkat desa ini bertujuan menyepakati kegiatan PKK dalam satu kerangka mendukung, mendorong, mempercepat dan mesosialisasikan visi dan misi pemerintah provinsi maupun kabupaten, yang tentu disinergikan dengan visi dan misi PKK. “Itu pentingnya supaya kemudian ada satu kesatuan pandang, ada keharmonisan dalam pergerakan, ada kerangkanya yang harus diikuti didalamnya. Silakan berkreatifitas, silakan berinovasi, tetapi tujuan dan capaian kita itu sama,” katanya.
Salah satu contohnya, mengajak bersama-sama melaksanakan Pergub terkait pengolahan sampah berbasis sumber. Wilayah sampah itu ada di keluarga-keluarga dan sebenarnya paling luwesnya ditingkat desa.
“Selama ini kita keliru menerapkan pola. Sampah itu kok dipindah, bukan di kelola dan dienyah sekaligus. Ketika dipindah dia akan menjadi bom waktu, meledak suatu saat. Selain itu memunculkan egois. Kita ingin rumah kita bersih dengan mengotori tetangga. Kita ingin desa kita bersih dengan buang sampah di desa tetangga,” sebutnya.
“Seperti sekarang ini yang terjadi di Suwung, khan kasian. Coba kalau sampah masing-maisng sudah dienyahkan dari sumbernya. Misalnya di dapur bisa diolah jadi pupuk, sampah organik bisa kita remukkan dan pendam di tanah, yang anorganik seminimalis mungkin kita bikin sampah seperti itu,” lanjutnya.
“Kalau pun kita ingin kumpulkan sampah di desa harus ada kontribusi, dengan mengeluarkan uang kita menitip sampah kita. Ketika kita kerepotan dengan urusan membuang sampah senilai 2000, maka kita juga harus mikir bikin sampah dari plastik yang tidak bisa cepat dihancurkan oleh tanah,” paparnya.
Disitulah peranan PKK, kecil kelihatan tetapi mengajak kita untuk berkreasi, berinovasi terkait sampah. Hal itu akan menjadi masalah besar kalau kita lalai.
PKK adalah pelayan yang penuh kasih di masyarakat, itu penting disinergikan, diharmoniskan, sehingga perlu ketemu supaya apa yang dipikirkan di provinsi juga sama dengan yang ada di desa. Setahun menjadi penggerak PKK, istri Gubernur Bali itu sudah turun di 57 kecamatan dan desa. “Untuk mengefesiensikan waktu maka seluruh pengurus PKK se-Bali diundang dalam pertemuan ini,” jelasnya.
Sedangkan saat baru menjabat sebagai ketua TP PKK Propinsi Bali, PKK hanya mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 2,6 miliar. Jumlah itu sudah habis mengikuti lomba di tingkat nasional, tapi tidak lihat program yang menyasar ke masyarakat, yang bersinergi dari propinsi, kabupaten hingga di desa – desa. Kemudian dalam anggaran perubahan mendapatkan tambahan menjadi Rp 6,2 miliar.
Tahun 2020 anggaran PKK sudah disetujui sebesar Rp 10 miliar per tahun. Dari jumlah itu, Rp 5 milar untuk kabupaten/kota, masing-masing sebesar Rp 500 juta. Tahun depan, pengalokasiannya dilakukan secara proposional.
PKK di desa juga diharapkan agar bersinergi dengan kepala desa. Dana desa dalam meningkatkan sumber daya manusia bisa gunakan sebagai dana PKK.
Sosialisasi dibuka Gubernur Bali Wayan Koster, menghadirkan sebanyak 1.584 orang. Pemberian BKK ini dalam rangka mendorong gerakan PKK dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintahan Propinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola Pembangunan semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. (Agung Dharmada/balipost)
