Nyoman Gede Wandira Adi (dua dari kiri) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Buleleng. (BP/mud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Pengusaha konstruksi di Buleleng saat ini berada pada posisi sulit. Bahkan, pengusaha yang bergabung dalam BPC Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Buleleng ini terancam gulung tikar. Sebab, hampir 100 persen pengusaha pribumi ini tidak mampu memenangkan tender proyek pemerintah.

Selain terkendala rendahnya SDM dan modal, pengusaha lokal tidak mampu melengkapi persyaratan teknis tender online yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini.

Baca juga:  Gubernur Koster Beri Insentif Perbekel dan Bandesa Adat Se-Bali

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Cabang ke IX BPC Gapensi Buleleng, Selasa (4/2). Muscab dibuka Bupati Putu Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Gede Supriatna dan Plt. Kepala Dinas PUPR Buleleng Putu Adiptha Eka Putra.

Ketua BPC Gapensi Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi menyatakan, anggotanya saat ini sebanyak 94 perusahaan. Dari jumlah itu, 90 perusahaan dikategorikan berskala kecil dan 4 perusahaan menengah. Selama ini anggotanya sangat sulit bersaing untuk memenangkan tender pekerjaan proyek pemerintah.

Baca juga:  Pemkab Buleleng Belum Bisa Pastikan Serapan Anggaran Penanganan COVID-19

Tak pelak, proyek besar di Bali Utara dikerjakan rekanan dari luar Bali. “SDM dan modal yang kami kelola memang kecil. Sekarang, paket pekerjaan besar seperti shortcut dan pembangunan Pasar Banyuasri yang membutuhkan biaya besar dan rekanan bermodal besar. Belum lagi persyaratan tender kompleks sekali. Hanya rekanan tertentu yang mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Bupati Putu Agus Suradnyana mengungkapkan, belakangan ini paket proyek pemerintah yang digulirkan memang skalanya besar. Selain karena kebijakan dan program pembangunan, juga karena tuntutan masyarakat seperti jalan beraspal hotmix.

Baca juga:  Libur Lebaran, Objek Wisata Dipadati Ranmor Luar Bali

Untuk itu, perusahaan lokal tidak bisa berdiam diri. Siapa pun pengusahanya dituntut meningkatkan kinerja SDM, modal dan sarana prasarana yang dimiliki. “Kalau ada kemauan, pengusaha lokal bisa berbicara banyak untuk membangun daerah,” ujar PAS.  (Mudiarta/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *