BANGLI, BALIPOST.com – Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Bangli mendapat sorotan Komisi I DPRD Bangli. Dalam rapat kerja, Jumat (7/2), Ketua Komisi I Satria Yudha minta RSU Bangli mendahulukan pelayan medis ketimbang administrasi dan tidak membedakan pelayanan karena status sosial.
Satria Yudha menuturkan pengalaman yang pernah dirasakannya ketika ke RSU Bangli beberapa waktu lalu. Berpakaian seadanya dan agak lusuh, ia mengantarkan anaknya ke IGD lantaran mengalami luka di kepala. Saat sampai di IGD, bukan tindakan medis yang diberikan untuk anaknya, malah diminta mengurus administrasi dulu karena merupakan protap.
Menurutnya, semestinya pelayanan tidak demikian. Dalam pelayanan di IGD yang harus diutamakan adalah tindakan medis bagi pasien, bukan administrasi. “Harusnya diberikan dulu pelayanan. Setelah itu baru diminta urus administrasi,” ujarnya.
Politisi PDI-P itu juga mengingatkan RSU Bangli memberikan kesetaraan pelayanan kepada seluruh pasien. Jangan membeda-bedakan pasien. Misalnya ketika ada dewan yang masuk rumah sakit, pelayanan yang diberikan spesial. Sementara ketika masyarakat biasa yang berobat, pelayanan yang diberikan sebaliknya.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Bangli dr. I Nyoman Arsana mengatakan, belum maksimalnya pelayanan di UGD bukan karena protap. Memang masih ada petugas seperti itu, namun dikarenakan miskomunikasi.
”Di IGD ada perawat, dokter, petugas administrasi. Petugas administrasi inilah kebetulan duluan ngomong (minta urus administrasi ke pengantar pasien) daripada yang melayani,” terangnya usai mengikuti raker.
Terkait permintaan dewan agar RSU Bangli tak membeda-bedakan pasien, dr. Arsana menegaskan pihaknya akan terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan layanan secara profesional kepada semua pasien. (Swasrina/balipost)
