DENPASAR, BALIPOST.com – Dikarantinanya tenaga kerja (naker) migran di hotel, dikeluhkan kepolisian. Pasalnya tidak ada koordinasi dengan kepolisian dan TNI.
Akibatnya, muncul penolakan warga terhadap lokasi karantina PMI, seperti kasus di Karangasem. “Contoh di Karangasem, tidak ada koordinasi dan sosialisasi aparat. Akhirnya terjadi penolakan. Saat ada pengerahan massa, akhirnya Polri dan TNI juga yang turun,” tegas Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Nyoman Gatra, Jumat (17/4).
Kompol Gatra mengungkapkan, sekarang banyak hotel dipakai tempat karantina oleh sejumlah kabupetan di wilayah Badung. Parahnya pemerintah terkait tidak berkoodinasi dengan kepolisian. “Hal ini juga dibahas saat rapat di bandara dihadiri Bapak Wakapolda Bali. Minta data PMI dan lokasi karantina saja susah,” ungkapnya.
Mantan Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Denpasar Selatan ini berharap adanya informasi awal tempat yang akan dijadikan karantina. Dengan demikian pihaknya bisa memantau dan menyadarkan masyarakat setempat. “Karena belum tentu semua masyarakat bisa menerima. Pemahaman mereka beda-beda. Padahal PMI itu saudaranya sendiri. Tidak ada satupun orang yang ingin musibah seperti ini. Menang koordinasi mudah sekali diucapkan, tapi pelaksanaan di lapangan susah,” tandasnya. (Kerta Negara/balipost)
