GIANYAR, BALIPOST.com – Banyaknya hotel, restoran hingga perusahaan kapal ikan yang melakukan PHK sepihak atau merumahkan pekerjanya tanpa upah harus disikapi tegas oleh pemerintah. Anggota DPR RI, I Nyoman Parta meminta pemerintah memastikan kondisi perusahaan yang melakukan PHK atau perumahan benar-benar dalam kesulitan.
Jangan sampai ada perusahaan yang abai terhadap nasib karyawannya. “Masak baru dua bulan perusahan sudah mengatakan tidak punya uang. Padahal sudah bertahun-tahun mereka mendapatkan keuntungan dari membangun usaha di Bali,” tegas politisi PDI-P asal Gianyar ini.
Menurutnya, pengusaha atau investor khususnya yang berasal dari luar Bali sudah banyak mendapatkan keuntungan dari Bali. Bahkan, hasil usaha di Bali sudah ada dipakai mendirikan usaha yang sama di luar Bali maupun di luar negeri.
Perusahaan yang lama berusaha di bali sudah semestinya memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi situasi buruk yang dapat saja terjadi seperti pandemi COVID-19. “Pengusaha-pengusaha kan sudah banyak mengisap sari madunya pariwisata Bali. Mereka sudah kaya oleh pariwisata Bali, seharusnya mereka menyisihkan sebagian kecil dari keuntungannya untuk pekerja dan keluarganya sebagai wujud rasa empati mereka terhadap rasa kemanusiaan,terhadap pekerja yang selama ini telah bekerja pagi siang dan malam untuk kemajuan perusahaan,” tegasnya.
Dikatakannya, pekerja pariwisata adalah yang paling rentan dan terdampak secara masif akibat pandemi Covid-19. “Mereka sekarang menjadi kelompok yang tidak berdaya. Istilahnya, OMB (orang miskin baru). Terlebih, selama ini upah mereka juga minim. Bahkan pekerja yang ter-PHK, bapak, ibu, dan anaknya satu keluarga kehilangan pekerjaan,” bebernya. (Manik Astajaya/balipost)
