DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menegaskan Bali saat ini masih belum berbicara tentang pemulihan pariwisata. Namun masih dalam tahap kedaruratan terkait penanganan COVID-19.
Termasuk, mengupayakan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. Khususnya, para pekerja di sektor pariwisata yang paling terdampak oleh wabah virus corona. “Mudah-mudahan kalau bisa ini kita atasi sampai bulan Mei atau Juni, kalau triwulan kedua bisa kita lewati, itu sudah bagus sekali,” ujarnya di Kantor Gubernur Bali, Jumat (17/4).
Menurut pria yang akrab disapa Cok Ace ini, Presiden RI Joko Widodo sudah mengatakan bahwa kondisi sekarang bisa berlanjut sampai akhir tahun. Di sisi lain, pihaknya menyadari pariwisata sebagai sektor terbesar di Bali sangat terdampak dengan pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, kini tengah disusun skema agar jangan sampai ada PHK terhadap pekerja di sektor pariwisata. “Kalaupun nanti bisa memberikan jaminan, ini bisa dibicarakan sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai ada PHK atau dirumahkan tanpa ada tanggungan,” jelas Ketua Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19 Provinsi Bali ini.
Kendati, lanjut Cok Ace, pihaknya juga tidak bisa melarang adanya PHK. Oleh karena itu, solusi-solusi tengah disusun dalam beberapa skema. Apakah nanti berupa soft loan dalam bidang ketenagakerjaan, atau soft loan dalam bidang permodalan andaikata kondisi sudah pulih.
Kemudian mengupayakan keringanan untuk tagihan listrik PLN. Terlebih sekarang, penggunaan listrik sudah tidak terlalu banyak karena angka kunjungan wisatawan mancanegara yang sudah nol. Beberapa kabupaten juga sudah membebaskan biaya PDAM.
Hal ini dikatakan butuh kebijakan bersama dan tidak parsial. Untuk sektor pariwisata, para pekerja bisa dikatakan yang paling terdampak. Terlebih mereka yang masih memiliki tanggungan berupa cicilan.
Mantan Bupati Gianyar ini sempat mendengar jika relaksasi terkait cicilan hanya dinikmati sektor tertentu saja. “Tidak masuk ke sektor pariwisata. Kami sedang usahakan bagaimana caranya karyawan-karyawan di hotel, restoran, juga mendapat kebijakan ini. Minimal tunda cicilannya berapa bulan kedepan,” katanya.
Cok Ace menambahkan, pihaknya juga masih memadukan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi overlapping. Kemudian mendorong percepatan proyek-proyek hibah agar di desa-desa khususnya bisa dilakukan kegiatan padat karya. Namun, kegiatan itu dilakukan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan. “Yang kita kejar sekarang, hal-hal yang sifatnya darurat. Jangan sampai ada masyarakat kita kesulitan. Minimal untuk kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi,” paparnya. (Rindra Devita/balipost)
