DENPASAR, BALIPOST.com – Di tengah riuhnya suara penolakan, Pemerintah Provinsi Bali di bawah Gubernur Wayan Koster melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali mengambil keputusan yang cukup berani. Mereka yang kini sering disebut sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) tetap diakomodir kepulangannya ke Bali dengan mengikuti prosedur penanganan yang cukup ketat.
Pertimbangannya, PMI adalah putra-putri Bali yang berarti juga krama Bali. Pertimbangan nasionalisme, NKRI, kemanusiaan juga menjadi rujukan. Yang pasti, Bali menjamin pengamanan terhadap PMI mematuhi standar protokol penanganan Covid-19 yang digariskan WHO.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewa Made Indra mengakui jika jumlah kasus positif Covid-19 di Bali terus meningkat. Meski demikian, masyarakat diminta untuk melihat data dan melakukan pemilahan berdasarkan jenis kasus.
Saat ini kasus positif dominan berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI), sementara transmisi lokal jumlahnya relatif sedikit. Realitas ini, menurut Dewa Indra, menjadikan Gugus Tugas menempatkan kedatangan PMI sebagai salah satu fokus penanganan dengan pengawasan yang ketat.
Sejak awal kedatangan, baik melalui bandar udara, Pelabuhan Benoa maupun darat semuanya mendapatkan pengawasan. Adanya kekhawatiran masyarakat terkait kepulangan pekerja kapal pesiar melalui Pelabuhan Benoa, dipahami oleh Dewa Indra.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya terbaik menjaga agar kedatangan PMI tidak menjadi sumber penularan Covid-19 di Bali. ‘’Masyarakat tidak perlu menunjukkan kekhawatiran, apalagi melakukan penolakan. Penanganan crew kapal pesiar sudah saya pimpin sendiri. Ini untuk memastikan proses pemilahan mana yang positif, mana yang negatif. Seratus persen saya jamin tidak bisa ke mana-mana. Mereka tidak boleh pulang sendiri-sendiri. Jadi, tidak ada yang lepas ke masyarakat,’’ tegas Dewa Indra.
Kedatangan PMI dari berbagai jalur telah dipantau dan diwajibkan melakukan rapid test. Termasuk juga pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk yang dilalui PMI juga disiapkan petugas yang melakukan rapid test. Kalau ada informasi PMI yang lolos tanpa rapid test di Pelabuhan Gilimanuk, menurut Dewa Indra, kecil kemungkinan terjadi. ‘’Ini masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah,’’ katanya mengingatkan.
Yang perlu dicermati, sebagian besar yang datang adalah orang Bali. Mereka yang dari Bali meminta supaya bisa turun di Pelabuhan Benoa, padahal rencananya turun di luar Bali sesuai Kemenhub. Tetapi karena yang minta orang Bali dengan jumlah paling banyak, pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Kemenlu, selanjutnya oleh Kemenlu diajukan kepada Gubernur Bali, apakah diizinkan atau tidak. Bali akhirnya mempertimbangkan dan memutuskan menerima.
Warga Bali dari luar negeri juga ada yang turun di Jakarta dan daerah lain, diizinkan oleh pemdanya. ‘’Ini NKRI, jangan egois. Harus ada kebersamaan sesama warga bangsa dalam mencarikan solusi masalah demi kemanusiaan,’’ jelasnya. (Nyoman Winata/balipost)
